Foto : Oknum yang ditemui wartawan di lokasi penebangan. Kiri : mitra eksternal/pelaksana.
Foto : Oknum yang ditemui wartawan di lokasi penebangan. Kiri : mitra eksternal/pelaksana.
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sikap tegas diambil Ikatan Wartawan Lumajang menyikapi skandal penebangan pohon bernilai tinggi dan dilindungi di sepanjang ruas Jalan Nasional Lumajang–Jember yang sarat dugaan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang.
Organisasi profesi pers ini resmi mengirimkan surat permohonan penelusuran kasus langsung kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI.
Langkah ini diambil setelah temuan di lapangan menunjukkan praktik merugikan negara. Pohon jenis Sonokeling dan Trembesi berukuran raksasa ditebang habis dengan kedok pemangkasan rutin.
Bahkan terungkap penggunaan atribut dinas oleh pihak yang bukan petugas sah, serta ketidaksesuaian antara surat tugas terbatas dengan tindakan penebangan batang utama yang bernilai ekonomi tinggi.
Ketua Ikatan Wartawan Lumajang, Nizar Zulmi, melontarkan kritik tajam atas ketidakjelasan prosedur dan lemahnya pengawasan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) setempat. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar masalah teknis pemeliharaan, melainkan mengarah pada dugaan kerugian aset negara dan penyalahgunaan jabatan.
"Kami meminta Dirjen Bina Marga membuka data perizinan, memeriksa pelaksanaan kontrak, dan menindak tegas oknum yang membiarkan atau terlibat dalam penebangan di luar aturan. Jangan sampai ruang milik jalan dijadikan ladang perloakan dengan alasan keselamatan semu," tegas Nizar Zulmi, Sabtu (25/7/2026).
Dalam surat bernomor dan bersifat resmi tersebut, Ikatan Wartawan Lumajang meminta keterangan tertulis mengenai dasar hukum penebangan, identitas pelaksana sesungguhnya, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Surat juga ditembuskan ke inspektorat jenderal dan aparat penegak hukum guna menjamin transparansi.
Nizar Zulmi menambahkan, kebebasan pers dan fungsi pengawasan publik menjadi alasan kuat pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini meredup tanpa kejelasan.
"Fakta di lapangan sangat mencolok. Ada modus memanipulasi surat tugas dan menyamar sebagai petugas. Ini mencoreng wibawa instansi negara. Kami menunggu respon cepat dan tindakan nyata dari pusat, bukan sekadar penjelasan lapisan gula," tandasnya.
Penulis : Mas Her/strong>
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak