Foto: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo
Foto: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo
Oleh : Udiens Nyelonong
Opini- Madura Culture Festival (MCF) 2025 sejatinya adalah panggung kebanggaan.
Sebuah ruang di mana kekayaan budaya Sumenep ditampilkan untuk dunia, sekaligus momentum mengangkat ekonomi rakyat kecil.
Namun, di balik gemerlapnya panggung dan keramaian tenda, terselip kisah gelap: dugaan pungutan liar yang nilainya mencapai Rp739 juta.
Pungutan ini bukan sekadar angka. Ia adalah simbol betapa sebuah cita-cita luhur bisa dikhianati oleh kepentingan sempit.
Lebih dari itu, ia mencerminkan pengkhianatan terhadap Bupati Fauzi, yang sejak awal menekankan transparansi dan komitmen agar MCF tidak menjadi beban, melainkan berkah bagi masyarakat.
Bagaimana mungkin sebuah acara yang digagas untuk memuliakan budaya justru dimanfaatkan untuk memeras pelaku usaha?
Pengusaha rokok dan pelaku UMKM yang seharusnya menjadi mitra dalam membangun ekonomi kreatif justru dipaksa merogoh kocek.
Kemeriahan festival akhirnya ternoda oleh aroma komersialisasi yang dipaksakan.
Di titik ini, kita tidak hanya bicara soal pungutan. Kita bicara soal moralitas, soal pengkhianatan terhadap amanah publik.
Bupati Fauzi dengan jelas memosisikan MCF sebagai warisan budaya dan etalase daerah.
Tetapi sekelompok orang yang menunggangi acara ini justru merusak cita-cita itu dengan rakus.
Kasus ini harus menjadi pelajaran keras: budaya tidak boleh diperdagangkan dengan cara-cara kotor.
Jika benar ada pungutan liar, itu berarti ada pihak yang memperalat nama pemerintah demi kepentingan pribadi.
Dan itu adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat sekaligus pengkhianatan terhadap pemimpinnya.
Kini bola ada di tangan penegak hukum dan pengawas internal pemerintah.
Jika dugaan ini terbukti, maka tidak ada alasan untuk melindungi siapapun yang terlibat.
Publik menanti keadilan, agar MCF kembali menjadi milik rakyat, bukan ladang basah segelintir oknum.
Sejarah akan mencatat: apakah MCF 2025 akan dikenang sebagai puncak kejayaan budaya Madura, atau justru sebagai panggung pengkhianatan terhadap amanah Bupati Fauzi dan rakyat Sumenep.***