Foto: Wakil bupati Sampang KH. Achmad Mahfud (kiri) bersama ketua DPRD Sampang H. Rudi Kurniawan
DPRD Sampang Bahas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
Foto: Wakil bupati Sampang KH. Achmad Mahfud (kiri) bersama ketua DPRD Sampang H. Rudi Kurniawan
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Langkah nyata ini dibuktikan melalui gelaran Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna, pada Rabu (24/6/2026).
Rapat tersebut fokus pada agenda krusial: membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah.
Hadir dalam paripurna unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran anggota dewan.
Rapat paripurna tersebut, sekaligus mempertegas fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.
Tiga Agenda Utama dalam Satu Forum Rapat paripurna kali ini langsung mengupas tiga agenda strategis sekaligus untuk efisiensi dan efektivitas kerja daerah.
Diantaranya, Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Pengumuman nama-nama Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, dan Penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Sampang.
Wakil Bupati Sampang KH. Achmad Mahfud menegaskan, pembahasan ini adalah pilar penting demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Ia mengungkapkan, evaluasi anggaran tahun lalu sangat dibutuhkan, agar setiap rupiah yang keluar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami berharap terbangun sinergi yang kuat bersama DPRD, demi mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat," ujarnya.
Kata dia, kekompakan antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama.
"Sinergi ini memastikan semua program kerja berjalan sesuai rel yang direncanakan," tandas orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sampang ini.
Sementara, ketua DPRD Sampang H. Rudi Kurniawan menjelaskan, rapat ini merupakan gerak cepat pasca-rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama TAPD pada 17 Juni lalu.
Ia menekankan, forum ini bukan sekadar formalitas laporan keuangan semata. Ini adalah wadah strategis.
"Tentu untuk menelaah hasil audit BPK, sekaligus mengawinkan kebijakan dengan aspirasi warga dari hasil reses," ungkap dia.
Penulis : Fathur
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Anggaran Cuma Rp89 Juta, POPKAB Lumajang Hanya Gelar 6 Cabang Olahraga
MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...
Yayasan AMS Kunjungi Rumah Duka Kabiro Memorandum Lumajang, Putrinya Meninggal karena Jantung Bocor
MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...
Dua Eksekutor Perampokan Toko di Senduro Lumajang Ditangkap, Begini Kronologinya
MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...
Diduga Menentang Aturan Daerah, Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...
Disdikdaya Probolinggo Gandeng INOVASI, PAUD-SD Satu Atap Hadir untuk Anak di Wilayah Terpencil
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo berkolaborasi dengan Inovasi untuk Anak Sekolah...
Komentar