Foto: Wahyudi, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Menyerahkan PU kepada Ketua DPRD (by. Ibnu)
Fraksi PDIP Sumenep 'Tegas' Efesiensi Belanja APBD 2026 Tak Boleh Jauh dari Kepentingan Rakyat
Foto: Wahyudi, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Menyerahkan PU kepada Ketua DPRD (by. Ibnu)
MEMOonline.co.id. Sumenep- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep mengingatkan pemerintah daerah agar perubahan anggaran tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Efisiensi belanja dalam Perubahan APBD 2026 dinilai tidak boleh menggeser arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, dalam rapat paripurna DPRD Sumenep di Gedung Nusantara, Rabu (19/8/2026).
Wahyudi menegaskan, kualitas perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD harus tetap memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, serta responsivitas.
“Pengurangan anggaran jangan sampai mengubah haluan visi dan misi kerakyatan yang menjadi tujuan kita bersama,” ujar Wahyudi saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam nota keuangan yang disampaikan Bupati Sumenep, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp40,77 miliar atau 12,20 persen.
PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp334,30 miliar naik menjadi sekitar Rp375,08 miliar dalam Perubahan APBD 2026.
Menurut Wahyudi, peningkatan PAD tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam perekonomian daerah.
Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep.
Namun, di sisi lain, anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp42,34 miliar atau sekitar 1,59 persen.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penyesuaian belanja tersebut tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan dan berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat, termasuk kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
“Kami berharap perubahan APBD 2026 tetap menjadi instrumen untuk merespons setiap aspirasi masyarakat dan mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Sumenep,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, kualitas belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan demikian, perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam struktur anggaran, tetapi harus mampu menjadi instrumen kebijakan yang menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat Sumenep.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Dinkes Bogor Buka Tiga Posko Kesehatan Tangani Dampak Asap Kebakaran TPA Galuga
MEMOonline.co.id. Bogor- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat menangani dampak asap akibat kebakaran di kawasan...
Tender Jalan Olahraga Mlawang Masuk Fase Krusial: 15 dari 50 Peserta Lengkap, Pengerjaan Dijamin Tuntas Tahun Ini
MEMOonline.co.id. Lumajang- Proyek peningkatan Jalan Olahraga Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang memasuki tahap krusial evaluasi...
Cetak Sejarah Baru! Petenis Putri Indonesia Aldila Sutjiadi Tembus Perempat Final US Open 2026
MEMOonline.co.id. Jakarta- Petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, bersama pasangannya asal Selandia Baru, Erin Routliffe, berhasil melaju ke babak...
Jembatan Baru Rp336 Juta di RSUD Lumajang Muncul Ditengah Efisiensi Anggaran, Alur IGD Jadi Alasan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Proyek pembangunan jembatan penyeberangan baru senilai Rp336.501.588,29 di lingkungan RSUD dr. Haryoto, Kabupaten...
Dilalap si Jago Merah, Bengkel Tambal Ban dan Warung Nasi di Sumenep Hangus Jadi Arang, Uang Rp10 Juta Ikut Terbakar
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel tambal ban sepeda dan warung nasi di kawasan Sarkaju, Desa Pabian, Kecamatan Kota...
Komentar