Fraksi PDIP Sumenep 'Tegas' Efesiensi Belanja APBD 2026 Tak Boleh Jauh dari Kepentingan Rakyat

MEMOonline.co.id. Sumenep- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep mengingatkan pemerintah daerah agar perubahan anggaran tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

Efisiensi belanja dalam Perubahan APBD 2026 dinilai tidak boleh menggeser arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, dalam rapat paripurna DPRD Sumenep di Gedung Nusantara, Rabu (19/8/2026).

Wahyudi menegaskan, kualitas perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD harus tetap memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, serta responsivitas.

“Pengurangan anggaran jangan sampai mengubah haluan visi dan misi kerakyatan yang menjadi tujuan kita bersama,” ujar Wahyudi saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam nota keuangan yang disampaikan Bupati Sumenep, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp40,77 miliar atau 12,20 persen.

PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp334,30 miliar naik menjadi sekitar Rp375,08 miliar dalam Perubahan APBD 2026.

Menurut Wahyudi, peningkatan PAD tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam perekonomian daerah.

Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep.

Namun, di sisi lain, anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp42,34 miliar atau sekitar 1,59 persen.

Fraksi PDI Perjuangan meminta penyesuaian belanja tersebut tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan dan berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat, termasuk kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

“Kami berharap perubahan APBD 2026 tetap menjadi instrumen untuk merespons setiap aspirasi masyarakat dan mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Sumenep,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, kualitas belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian, perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam struktur anggaran, tetapi harus mampu menjadi instrumen kebijakan yang menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat Sumenep.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 19/08/2026 - 20:10

19

Gandeng UWG Malang, Pemkab Sumenep Jajaki Kerja Sama Penguatan SDM dan Potensi Kepulauan

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas sumber...

• 19/08/2026 - 14:48

48

Kembali Dipertanyankan Pelapor, Gelar Perkara Tahap II Kasus TUKS yang Hampir 6 Tahun Berjalan Bakal Segera Digelar

MEMOonline.co.id. Sumenep- Ketua Brigade 571, Sarkawi, kembali mendatangi penyidik Polresta Sumenep untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan...

• 19/08/2026 - 12:06

370

SPPG Ganding Edukasi Gizi Lewat Pameran UMKM HUT RI ke-81

MEMOonline.co.id. Sumenep- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kecamatan Ganding turut ambil bagian dalam pameran UMKM yang digelar Pemerintah...

• 18/08/2026 - 21:53

61

Sasar Kelompok Rentan, Pelatihan Daur Ulang Sampah di Pagerungan Besar Berpotensi Buka Peluang Ekonomi

MEMOonline.co.id. Sumenep- Upaya mengurangi sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terus dilakukan di Desa Pagerungan Besar,...

• 18/08/2026 - 21:34

233

Terungkap di Paripurna DPR, Pendapatan Sumenep saat ini Turun Rp175 Miliar. Perubahan APBD 2026 Defisit Rp317 Miliar

MEMOonline.co.id. Sumenep- DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan...