Foto: Kepala Desa Pamdeman, Abdul Jalil,usai menjalani pemeriksaan penyidik pidkor di Mapolres Sumenep
Soal Dugaan Korupsi DD/ADD Arjasa, Kades Pandeman Diperiksa Hingga 4 Jam Oleh Penyidik
Foto: Kepala Desa Pamdeman, Abdul Jalil,usai menjalani pemeriksaan penyidik pidkor di Mapolres Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep - Penyidik Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, akhirnya memulai memeriksa sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, terkait dugaan penyimpangan realisasi Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran tahun 2015, 2016 dan tahun 2017.
Dalam pemeriksaan tersebut, Kepala Desa Pamdeman, Abdul Jalil, mengaku diperiksa sekitar empat jam di Mapolres Sumenep.
Dia baru keluar dari ruangan penyidik sekitar pukul 15.50 Wib dengan membawa setumpuk berkas dibungkus tas kain warna hitam.
"Diperiksa mulai pukul 11.30," kata Abdul Jalil, Kepala Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa saat ditemui di Mapolres Sumenep, Rabu (6/3/2019).
Menurutnya dirinya ditanyakan mengenai anggaran DD - ADD selama tiga tahun, sejak 2015 hingga 2017.
"Ya (ditanya) soal pembangunan desa, mengenai pembelian alat kantor, ATK berapa, tidak ada masalah," ungkapnya.
Ditanya mengenai realisasi DD-ADD yang disinyalir bermasalah, dirinya meyakini pembangunan melalui anggaran DD-ADD tidak ada persoalan yang sampai mengarah pada tindak pidana korupsi.
"InsyaAllah, menurut saya untuk saya sudah dikerjakan, InsyaAllah tidak ada masalah," jelasnya.
Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP. Moh. Heri membenarkan adanya pemeriksaan Kepala Desa di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.
"Sesuai hasil koordinasi dengan KBO Reskrim, memang benar ada pemeriksaan untuk Kades di Kecamatan Arjasa," katanya saat dikonfirmasi.
Namun, mantan Kapolsek Kota itu tidak menyebutkan jumlah Kepala Desa yang diperiksa.
"Sesuai hasil koordinasi hanya sebagian, saya tidak tahu jumlah pasti," tegasnya.
Sebelumnya tersebar surat yang dikeluarkan oleh Polres Sumenep dan ditujukan kepada Bupati Sumenep beredar di media sosial.
Surat itu tentang bantuan penyampaian surat klarifikasi dan permohonan data realisasi APBDes tahun 2015, 2016 dan tahun 2017. (Ita/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Tak Cukup Bersurat, Bupati Fauzi Temui Langsung Kemenhub Perjuangkan Akses Pelayaran Warga Kepulauan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menunjukkan komitmennya meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat...
GRIB JAYA Desak Dishub Kota Batu Jelaskan Gat E-Parking Rp600 Juta yang Tak Berfungsi Maksimal
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dewan Koordinator Wilayah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu JAYA Malang Raya, GRIB JAYA Malang Raya, menggelar aksi...
Dipercaya Jadi Mitra Djarum, Hasil Panen Perdana Tembakau Varietas Prancak 95 Sumenep Mulai Dikirim ke Pamekasan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumenep memberangkatkan perdana hasil panen tembakau...
Patok Harga Rp.72 Ribu per Kilo, Bos HM Target Serap Tembakau Madura Sebanyak 1.000 Ton Tahun ini
MEMOonline.co.id. Sumenep- Memasuki musim panen tembakau 2026, pengusaha rokok lokal Sumenep, H. Mukmin alias Bos HM, mulai melakukan pembelian...
Bea Cukai Jember Musnahkan 7,4 Juta Rokok Ilegal, Ini Terbesar Sepanjang Sejarah
MEMOonline.co.id. Jember- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama aparat penegak hukum intensif menyita dan melakukan tindakan tegas berupa...
Komentar