Fraksi PAN DPRD Sumenep Desak Pemkab Prioritaskan Penanganan Kekeringan, Infrastruktur, dan Pendidikan

Foto: Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, H. Hairul Anwar, ST, MT.

575

MEMOonline.co.id. Sumenep- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan persoalan kekeringan, kerusakan infrastruktur, dan akses pendidikan masih menjadi keluhan utama masyarakat yang harus segera menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Saat membacakan laporan hasil serap aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian hasil reses masa persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (10/7/2026), Juru Bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, ST, MT, mengatakan reses merupakan sarana bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memperjuangkan agar aspirasi tersebut masuk dalam kebijakan pembangunan daerah.

"Reses merupakan bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah," ujarnya.

Hairul menjelaskan, seluruh anggota Fraksi PAN telah melaksanakan reses pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 di daerah pemilihan masing-masing.

Dari hasil dialog tersebut, sejumlah persoalan mendesak yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kekeringan, kondisi infrastruktur, hingga pendidikan.

Menurutnya, ancaman kekeringan masih menjadi masalah tahunan, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan.

Fraksi PAN menilai penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat darurat sehingga diperlukan solusi jangka panjang.

Masyarakat, kata Hairul, berharap pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, jaringan irigasi, serta program pipanisasi air bersih hingga ke pelosok desa dan kepulauan.

Selain itu, penghijauan kawasan kritis juga dinilai penting untuk menjaga cadangan air tanah.

Beberapa wilayah yang disebut masih menjadi langganan kekeringan di antaranya Kecamatan Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, Talango, dan sejumlah desa lainnya.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau," tegas Hairul.

Selain persoalan air bersih, Fraksi PAN juga menyoroti masih banyaknya ruas jalan yang rusak, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mobilitas masyarakat.

Fraksi PAN meminta Pemkab Sumenep menjadikan pembangunan dan perbaikan jalan sebagai prioritas APBD dengan mengedepankan kualitas pekerjaan serta memperketat pengawasan proyek.

"Kami masih menemukan jalan yang baru selesai dibangun namun dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur," katanya.

Persoalan drainase juga menjadi sorotan karena banyak saluran air yang mengalami pendangkalan, tersumbat, bahkan tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan saat musim hujan dan mempercepat kerusakan jalan.

Di sisi lain, Fraksi PAN meminta pemerintah menambah dan memperbaiki Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk memanfaatkan teknologi tenaga surya untuk wilayah kepulauan dan daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.

Pada sektor pendidikan, Hairul mengungkapkan masih tingginya angka anak putus sekolah berdasarkan data DTSEN yang diterima saat reses.

Faktor ekonomi, tuntutan bekerja, hingga memilih merantau menjadi penyebab utama.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang rusak, keterbatasan sarana pembelajaran, serta rendahnya kesejahteraan guru honorer.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah memperluas program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mengoptimalkan Sekolah Rakyat, mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen APBD.

"Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Sumenep adalah investasi di bidang pendidikan. Karena itu sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah," ujar Hairul.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, Abd. Rahman.

Fraksi PAN berharap seluruh aspirasi masyarakat hasil reses dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.

Penulis : Alvian

Editor : Udiens

Publisher : Syafika Auliyak