Foto : Ketua LSM Pakis, Abdurrahman Tohir
Foto : Ketua LSM Pakis, Abdurrahman Tohir
MEMOonline.co.id. Bangkalan - Pengungkapan kasus korupsi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saat gencar dilakukan Kejaksaan Negeri Bangkalan. Hal ini membuat LSM Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (Pakis) Kabupaten Bangkalan ikut menyoroti hal tersebut.
Ketua LSM Pakis, Abdurrahman Tohir juga memberi perhatian terhadap kasus yang berhasil diungkap. Ia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan langkah-langkah taktis agar kinerja seluruh pihak baik kecamatan hingga desa bisa diperbaiki.
"Pemkab harus bergerak cepat agar kinerja di kecamatan dan desa bisa segera diperbaiki. Dan memberikan pengawasan dan evaluasi agar bisa lebih baik agar tidak terjerat hukum," tuturnya.
Selain itu, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) agar bekerja secara profesional. Sehingga, penanganan kasus bisa ditangani dengan baik dan tidak memiliki kepentingan politik.
"APH harus bekerja dengan profesional dan objektif sehingga tidak ada permainan apalagi yang berkaitan dengan politik, misalnya dengan tujuan menjatuhkan salah satu lawan dalam politik di tingkat desa," imbuhnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Bangkalan, Dedi Franky mengatakan saat ini pihaknya telah bekerja secara profesional. Ia menyebut penetapan tersangka telah sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas.
"Kami lakukan secara profesional dan penetapan tersangka sesuai dengan fakta temuan yang ada dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka," pungkasnya.
Sebelumnya Kejari Bangkalan beberapa waktu terakhir berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum di desa dan kecamatan. Selain itu, juga berhasil mengungkap korupsi yang dilakukan oleh lima tersangka penyalahgunaan penyaluran dana PKH.
Penulis : Julian
Editor : Udiens
Publisher : Satrio Pininggit