Foto: Ilustrasi DPS fiktif
Foto: Ilustrasi DPS fiktif
MEMOonline.co.id, Sumenep– Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terancam diboikot warga.
Hal itu dikarenakan, banyaknya temuan Daftar Pemilih Sementara (DPS) fiktif pada Pilkades serentak di Desa Masalima.
Dan pernyataan tersebut disampaikan Jailani, Koordinator Forum Komunikasi Msayarakat Kepulauan Masalembu (FKM), saat mendatangi Kantor Kecamatan, Senin (07/06/2021).
“Kami sudah melakukan kroscek secara langsung ke bawah, dan ternyata memang benar banyak nama yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkades Masalima, yang dikeluarkan pihak panitia” kata Jailani,
Tidak cuma itu, pihaknya juga menemukan satu dusun yang yang jumlah pemilihnya mencapai 500 orang. Mamun tidak satupun nama yang tertera di DPS sama dengan nama yang ada di e-KTP warga.
“Bisa dibayangkan kalau satu dusun saja yan g valid hanya 75 persen, bahkan ada satu dusun hak pilihnya mencapai 500 orang tapi kami tidak menemukan kesesuaian data. Baik tanggal lahir maupun nama yang bersangkutan,” terangnya.
Lebih lanjut Jailani mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Panitia pilkades, termasuk juga pada Camat Masalembu bahkan mengirimkan surat tembusan ke Dinas PMD Kabupaten Sumenep, namun belum juga mendapat respon atau jawaban hingga kini.
“Kami sudah berkirim surat yang tembusannya ditujukan ke DPMD Kabupaten Sumenep, kalrifikasi ke pihak panitia juga sudah, tapi panitia berdalih masih nunggu dari Kabupaten. Terus kalau sampai nanti pada tahapan penetapan calon belum juga ada jawaban bagaimana” tegas Jailani.
Jailani dengan tegas kembali menyampaikan, jika tetap tidak ada respon dan jawaban yang memuaskan maka pihaknya bersama masyarakat Masalembu akan melakukan pemboikotan pelaksanaan Pilkades di Masalima.
“Pada dasarnya kami hanya ingin membantu panitia dan masyarakat dalam kelancaran pelaksanaan Pilkades di Masalima, tapi jika memang tidak dianggap dan direspon dengan positif, ya jangan salahkan kami jika melakukan gerakan massa yang lebih besar lagi. Bahkan boikot pilkades” pungkasnya.
Sementara itu, Moh. Ramli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya belum mendapat respon kendati nada masuk aktif.
Tidak sampai disitu, media ini mencoba menghubungi Supardi, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Sumenep juga tidak memberikan respon. Sebelumnya, media ini juga menghubungi Camat Masalembu, Heru Cahyono namun hal sama tidak mendapat respon.
Penulis: Alvian
Editor: Udiens
Publisher: lina