Berikut 9 Alasan Kenapa Piala Menpora Harus Dibatalkan

Foto: Ilustrasi gambar turnamen sepakbola
620
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Pelaksanaan Piala Menpora masih menuai pro-kontra mengingat masih tingginya pandemi Covid 19.

Untuk itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo diharapkan untuk tidak mengeluarkan ijin Piala Menpora, apalagi pemerintah melalui Mendagri sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Indonesia Police Wawtch (IPW) mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah tersebut dan tidak mengeluarkan surat ijin Piala Menpora," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui siaran pers tertulisnya, Rabu (10/3/2021).

"Sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai PPKM yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang notabene adalah seniornya Sigit," tukas Neta.

Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan.

Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.

Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT. LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut.

Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji.

Keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.

Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen. Dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen ini harus dipelototi KPK agar tidak terjadi korupsi.

"Mengingat dana bantuan sosial saja dikorupsi," ungkap Neta.

Keenam, dipastikan 70 persen klub yang ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara Tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional -red).

"Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS dan jika ini terjadi itu merupakan pelanggaran hukum," terang Neta.

Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan dan kesembilan, lanjut Neta, patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara Tarkam.

"Dari sembilan alasan ini IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek-ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepakbola nasional," tegasnya.

"Yang ada justru berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan menjadi klaster baru Covid 19 serta melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM," imbuh Neta.

"Seharusnya Menpora, PSSI, dan komunitas sepakbola harus mendorong adanya konsolidasi persepakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepakbola nasional serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang-orang tertentu," tuntas Neta.

(Bam/red)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep- Gara - gara bantaran sebuah sungai yang ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, resmi mengoperasikan sarana WiFi Publik di seputaran Alun - Alun...

MEMOonline.co.id, Sampang- M Inisial, seorang mucikari asal desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ditangkap jajaran...

Bersama ini saya ijin menyampaikan keluhan masyarakat sekitar pasar induk Cibitung Kabupaten Bekasi, bahwa sudah lebih dari 3 bulan sampah di...

MEMOonline.co.id, Kota Bekasi- Silaturahmi Pemerintah Kota Bekasi bersama para insan pers di Pendopo Walikota Bekasi diawali dengan acara buka puasa...

Komentar