Foto: Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar saat mengikuti rapat paripurna di kantor dewan.
DPRD Sumenep Minta Pemkab Segera Isi Pejabat Definitif
Foto: Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar saat mengikuti rapat paripurna di kantor dewan.
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
DPRD Sumenep meminta pemerintah daerah segera mengisi posisi yang masih kosong agar kinerja birokrasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, mendesak pemerintah daerah mempercepat proses pengisian jabatan yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Menurutnya, langkah tersebut penting demi menjaga efektivitas roda pemerintahan.
Ia menilai, jabatan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seharusnya terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Sebab, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.
“Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan memengaruhi percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah maupun pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Hairul menegaskan, keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas organisasi di masing-masing OPD.
Dengan adanya pimpinan definitif, program pembangunan dinilai dapat berjalan lebih maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.
“Pejabat definitif memiliki ruang gerak lebih luas dalam menentukan kebijakan, melakukan evaluasi program, hingga mengambil keputusan penting di lingkup organisasi yang dipimpinnya,” tegasnya.
Sedikitnya terdapat lima OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang saat ini masih dipimpin oleh Plt.
Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta jabatan Asisten Administrasi Umum.
Hairul berharap proses pengisian jabatan tersebut segera dituntaskan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Kasus Korupsi BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar Masuki Fase Krusial, Enam Terdakwa Siap Diperiksa Pekan Depan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Persidangan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep memasuki fase...
Lima Tahun Tak Ada Kejelasan, Mantan Kades di Sampang kirim Surat ke Polda Jatim
MEMOonline.co.id. Sampang- Lima tahun tanpa ada kejelasan kasus dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, mantan kepala desa Batuporo...
Genjot Efisiensi Anggaran, Bupati Lumajang Tarik Kendaraan Dinas Non prioritas
MEMOonline.co.id. Lumajang- Menanggapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang turut menambah beban pengeluaran operasional,...
Penebangan Tebu di Tanah Kas Desa Lumajang Berujung Laporan Polisi. Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen
MEMOonline.co.id. Lumajang- Seorang warga Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang insial 'ES', dilaporkan atas dugaan pencurian disertai...
Jangan Digoreng! Insiden di Pertandingan Bulu Tangkis Batu Murni Interaksi Antar Suporter
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Tim Penasihat Hukum Sinal Abidin, Hari Nugroho, dan Arif Dwi Santoso mengecam keras framing pemberitaan sejumlah media...
Komentar