Foto: Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch. Indra Subrata, SH.MH.
Kasus Dugaan Korupsi Logistik Pemilu KPU Sumenep Masih Jalan di Tempat, Kejaksaan Tunggu Hitung Kerugian Negara
Foto: Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch. Indra Subrata, SH.MH.
MEMOonline.co.id. Sumenep- Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep hingga kini masih terus bergulir.
Namun, proses hukum tersebut belum dapat dituntaskan karena masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara (KN).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Nisliabudin, SH.MH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Moch. Indra Subrata, SH.MH menjelaskan bahwa penghitungan kerugian negara merupakan tahapan krusial dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan ketelitian tinggi serta waktu yang tidak singkat, sehingga berdampak pada lamanya penyelesaian kasus.
“Masih menunggu penghitungan kerugian negara, mas, belum selesai,” ujar Indra saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).
Meski demikian, Kejaksaan memastikan penanganan perkara tetap berjalan dan terus dikawal secara intensif.
Upaya tindak lanjut dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh tahapan hukum dapat dilalui secara utuh dan sesuai prosedur.
“Kami sudah melakukan follow up terus, karena memang prosesnya cukup panjang,” lanjutnya.
Indra mengungkapkan, hingga saat ini pihak Kejari Sumenep telah memeriksa dan meminta keterangan dari kurang lebih 50 orang.
Mereka terdiri dari pihak KPU maupun pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Kurang lebih 50 orang sudah kami mintai keterangan,” jelasnya.
Kasus dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilu 2024 di KPU Sumenep ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
Sejumlah kalangan berharap proses penanganan dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian kapan penghitungan kerugian negara akan rampung.
Publik pun diminta bersabar menunggu hasil akhir, sembari berharap seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Tipu Rp 1 Miliar Berkedok Investasi, Komplotan Tiga Orang Diringkus Polres Lumajang di Hotel Pasuruan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Polres Lumajang berhasil mengungkap sekaligus meringkus komplotan pencurian berkedok investasi fiktif yang merugikan...
Klasifikasi Risiko Keliru, Verlap Diduga Bermain. Sistem Perizinan Pengolahan Kayu di Lumajang Diminta Dievaluasi Menyeluruh
MEMOonline.co.id. Lumajang- Klasifikasi yang diberikan DPMPTSP Kabupaten Lumajang terhadap CV Surya Agro Mandiri semakin memicu kecurigaan...
Bupati Jember Berkomitmen Layanan MPP Mini Mayang - Jember Permudah Urusan Warga Plosok Desa
MEMOonline.co.id. Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperluas akses pelayanan publik hingga ke wilayah pinggiran. Salah satunya...
Perkuat Sistem Peradilan Pidana, Kapolres Baru Rapatkan Baris dengan Pengadilan Negeri Lumajang
MEMOonline.co.id. Lumajang- Dalam rangka memperkuat koordinasi dan keterpaduan jajaran penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana,...
HUT ke- 81 RI: 469 Warga Binaan Lapas Lumajang Diusulkan Raih Remisi, 8 Orang Berpeluang Langsung Bebas
MEMOonline.co.id. Lumajang- Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen pemberian remisi bagi warga binaan Lapas Kelas II B...
Komentar