Eks Dirops PT Sumekar Line Buka-bukaan Tentang Pembelian Kapal Tongkang DBS V

Foto: Kapal Motor Dharma Bahari Sumekar (KM DBS V)

1999

MEMOonline.co.id.Sumenep - Eks Direktur Operasional menjadi salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas pemakaian uang BUMD Sumenep, PT Sumekar Line. Dikarenakan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan jajaran direksi.

Dugaan penyelewengan anggaran PT Sumekar Line yang digunakan untuk membeli sebuah kapal tongkang yang dinamai Kapal Motor Dharma Bahari Sumekar (KM DBS V). Diketahui dilakukan oleh mantan Direktur Operasional.

Imam Mulyadi, Direktur Operasional PT Sumekar Line saat ini menyebutkan bahwa, laporan pengadaan barang eks direksi pada Kapal Tongkang yang diberi nama KM DBS V, di tolak pada Rapat Unum Pemegang Saham (RUPS), alias tidak disetujui karena tanpa perencanaan dan pembahasan terlebih dahulu.

"Terus laporannya, kan ketika itu RUPS (Rapat Umum Pemilik Saham, red) ditolak pengadaan kapal itu. Jadi gampangnya, sekarang itu kan ngabisin 1,8 miliar satu tongkang itu. Jadi kapal tongkang itu miliknya direksi lama, direksi lama dianggap punya hutang 1,8 miliar, artinya pribadi," tuturnya, Rabu 29 September silam.

Saat disinggung apa hutang tersebut sudah dikembalikan, Imam Mulyadi menjelaskan.

"Belum, disitu tetap ada pengakuan hutang, ketika mau berhenti (eks direksi, red) itu ada pengakuan hutang, punya hutang senilai sekian ada pengakuannya, mengakui direksi itu," tegasnya.

Berselang beberapa hari kemudian pada medio Januari 2022 tersebut. Awak media mendapat undangan untuk berkunjung ke kediaman Eks Direktur Operasional PT Sumekar Line, H. Zainal, yang mengungkapkan kronologis pembelian kapal tongkang senilai 1,8 Miliar menggunakan uang masyarakat Sumenep.

"Untuk pembelian kapal cepat itu keputusan Pi'i (Direktur Utama, red). Sedangkan kapal tongkang memang menjadi keputusan saya selalu Direktur Operasional PT Sumekar Line untuk membelinya," ujar H. Zainal di ruang tamu rumahnya.

Menurut H. Zainal, meskipun tanpa sepengetahuan jajaran direksi. Pembelian kapal tongkang dilakukannya semata-mata agar PT Sumekar Line dapat melayani jalur penyeberangan Kalinaget-Talango sehingga dapat menjadi pemasukan baru bagi perusahaan plat merah itu.

"Proses penambahan kapal tongkang baru untuk melayani penyeberangan (Kalianget -Talango, red) mendapat hambatan dari mereka-mereka yang sudah lebih dulu beroperasi. Bahkan ketika diundang untuk mediasi di Pemda mereka tidak mau hadir," kata dia.

Menurut H. Zainal, oleh karena itu kapal tongkang atau KM DBS V yang telah dibelinya kemudian tidak dapat digunakan sebagaimana yang telah direncanakan oleh dirinya ketika menjabat Direktur Operasional PT Sumekar Line waktu itu.

"Kemarin begitu ramai pemberitaan, Pak Syaiful dan Pak Imam sorenya langsung ke sini ke rumah saya. Beliau meminta bagaimana agar masalah kapal tongkang DBS V ini bisa segera ada solusinya," ungkap dia.

Kemudian H. Zainal mengaku sudah ada pembicaraan dari pihak-pihak yang hendak menyewa kapal tongkang DBS V. Salah satunya, kata H. Zainal datang dari Badrul Aini yang berencana mengoperasikannya di Sapeken.

"Pak Badrul ada komunikasi mau sewa untuk melayani penyeberangan dari Paliat ke Kayu Waru, Kangayan. Dari PLN juga membuka pembicaraan mengenai kemungkinan menyewa buat mengangkut perlengkapan mereka di Kangean," tukasnya.

Namun hingga kini penyelesaian terkait penggunaan uang PT Sumekar Line untuk pembelian kapal tongkang DBS V tersebut belum menemui kejelasan. Bahkan tanpa malu-malu hanya dianggap hutang pribadi.

Penulis : Rawi - Yayuk

Editor : Udiens

Publisher : Isma

TAG : # Berita Pemerintahan Sumenep. Terkini. Hari ini. Eks Dirops PT Sumekar Line Buka-bukaan Tentang Pembelian Kapal Tongkang DBS V