Bupati Bangkalan Buka Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023

Foto : Musrenbang

1153

MEMOonline.co.id. Bangkalan - Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kabupaten Bangkalan, secara virtual, Rabu (23/3/2022).

Musrenbang kali ini mengambil tema Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Integrasi Pertanian, Industri Perdagangan dan Jasa.

Ra Latif mengatakan Musrenbang merupakan agenda yang sangat penting. Tujuannya, adalah untuk merumuskan berbagai usulan program dan kegiatan dari tingkat Desa, Kelurahan , Kecamatan hingga Kabupaten untuk selanjutnya menjadi program prioritas pembangunan Bangkalan pada tahun 2023.

"Untuk itu kami telah merumuskan rancangan tema RKPD kabupaten Bangkalan tahun 2023 yaitu, Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Integrasi, Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Jasa," ujar Ra Latif melalui sambungan online.

Tahun 2023, Bupati mengatakan terdapat beberapa Rancangan Prioritas Pembangunan antara lain, Pemulihan Ekonomi yang Berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan iklim investasi serta perluasan kesempatan kerja dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Diketahui, Bupati Ra Latif tidak bisa menghadiri acara musrembang secara langsung karena sedang bertugas di luar kota. Sehingga dibuka secara virtual.

Penulis : Julian

Editor : Udiens

Publisher : Isma

TAG : # Berita Pemerintahan Bangkalan. Terkini. Hari ini. Bupati Bangkalan Buka Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2023

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

25/05/2026 - 18:38

‎Pesan Bupati Lumajang Saat Hadiri Wisuda Akbar Tartil dan Tahfidz Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Lumajang ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan...

25/05/2026 - 18:31

‎Agus Triyono: Kecepatan Memberi Informasi Pacu Kepercayaan Publik Pada Pemerintah ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menilai publikasi pemerintah kini tidak lagi sekadar pelengkap aktivitas birokrasi, tetapi...