Demi Ekonomi Masyarakat, Komisi IV DPRD Sumenep Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perda Desa Wisata

MEMOonline.co.id. Sumenep  - Untuk memulihkan ekonimi masyarakat pasca pandemi covid-19, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, meminta pemerintah segera menerbitkan perda desa wisata.

Hal itu diungkapkan Akis Jasuli, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Senin (14/03/2022).

Karena menurutnya, untuk memulihkan perekonomian masyarakat saat ini, salah satunya adalah meningkatan pengelolaan objek wisata.

Namun, untuk mendorong dan maksimalkan peningkatan pengembangan objek wisata di Kota Keris supaya bisa berdaya saing dan diminati banyak wisatawan, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Wisata.

"Di Sumenep belum ada Perda yang mengatur tentang pengembangan desa wisata. Padahal itu sangat dibutuhkan, agar keseriusan untuk pengembangan pariwisata di Sumenep itu nyata dan terukur," katanya.

Kata Akis, pariwisata di Sumenep harus lebih berkembang dan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya berinisiatif untuk segera mengusulkan Perda tentang Desa Wisata melalui komisi.

Ditambahkan, secara garis besar Perda tentang desa wisata nantinya akan mengatur terkait komponen-komponen desa wisata, kelembagaan desa wisata dan kategori desa wisata.

"Di samping itu, Perda ini juga bakal mengatur porsi kewenangan Pemkab dan Pemerintah Desa (Pemdes). Tentu tak lepas partisipasi masyarakat itu nanti seperti apa," kata Ketua Fraksi NasDem Hanura Sejahtera (NHS) itu.

Politisi muda asal Pulau Talango itu mengaku akan mengusulkan Perda tersebut untuk segera mungkin dibuatkan. Dia berjanji ke depan akan mengawalnya hingga tuntas.

"Rencana Perda ini nantinya terimplementasi secara maksimal. Jika nanti Perda itu disahkan, maka regulasinya tidak hanya menjadi pajangan. Melainkan bisa diindahkan oleh semua pihak," pungkasnya.

Penulis      :   Satrio

Editor        :   Udiens

Publisher :  Isma

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 07/05/2026 - 19:21

15

Pasar Laron Kembali Jadi Sorotan Usai Muncul Dugaan Pungutan Liar

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di lingkungan pasar tradisional Kota Batu....

• 07/05/2026 - 10:39

39

Tak Diperbaiki Pemkab, Warga Kalipare - Malang Swadaya Uruk Jalan Rusak

MEMOonline.co.id. Malang- Ketua LSM Aliansi Pemantau Anti Korupsi Nasional Republik Indonesia (APAN RI), Rahma Yulinda Handayani Tan, mengecam keras...

• 06/05/2026 - 20:17

191

Cegah Korupsi Terulang, Pemkab Sumenep Siapkan Rp250 Juta Awasi Program BSPS 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp250 juta untuk pengawasan program Bantuan...

• 06/05/2026 - 19:53

39

Terkendala Status LP2B, Pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di Sumenep Tunggu Restu Pusat

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum dapat...

• 06/05/2026 - 19:29

41

Belanja Pegawai Tembus 37 Persen, Bupati Fauzi Minta OPD Genjot PAD demi Stabilitas Fiskal

MEMOonline.co.id. Sumenep- Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan peningkatan...