Kabupaten Sumenep Kembali Dapat Program BSPS Pasca Polemik 2024, 505 Unit Rumah Siap Dibangun dengan Pengawasan Super Ketat

MEMOonline.co.id. Sumenep- Setelah sempat menjadi sorotan publik akibat polemik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kabupaten Sumenep kembali menerima alokasi bantuan serupa dari pemerintah pusat.

Kali ini, mekanisme pelaksanaan program diperketat dengan melibatkan langsung pemerintah daerah dalam pengawasan.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, usai menghadiri pelantikan Tim Ahli Cagar Budaya di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (5/5/2026).

“Informasi terakhir yang kami terima, sekitar 505 unit bantuan BSPS akan kembali dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun ini hadir dengan skema baru.

Pemerintah daerah tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi dilibatkan aktif dalam proses pengawasan di lapangan.

Bupati Fauzi mengungkapkan, kewenangan tersebut tertuang dalam surat resmi kementerian yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Bahkan, daerah diminta menyiapkan anggaran khusus guna menunjang fungsi pengawasan.

“Dalam surat itu disebutkan, pemerintah daerah diminta membentuk tim pengawas sekaligus mengalokasikan anggaran. Estimasinya sekitar Rp250 juta untuk mendukung pengawasan program ini,” jelasnya.

Ia menegaskan, skema baru tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

“Kalau sebelumnya kami tidak punya kewenangan memanggil pihak-pihak terkait seperti Korkap, sekarang dengan skema baru ini kami bisa melakukan itu. Artinya, pengawasan jauh lebih kuat,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga dijadwalkan menggelar desk koordinasi di tingkat provinsi dalam waktu dekat.

Agenda ini akan melibatkan seluruh daerah penerima BSPS guna menyamakan persepsi serta memperkuat pengendalian program.

Bupati Fauzi berharap, dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, pelaksanaan BSPS di Sumenep dapat berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami tentu berharap, dengan keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pengawasan, tidak ada lagi persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 05/05/2026 - 21:00

25

DPRD Sumenep Kebut Raperda Tata Kelola Aset di 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- DPRD Kabupaten Sumenep membentuk panitia khusus (pansus) guna mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

• 05/05/2026 - 08:52

97

Terindikasi Terlibat ‎Penimbunan Solar Subsidi, Oknum ASN di Lumajang dalam Bidikan Polres

MEMOonline.co.id. Lumajang- Polres Lumajang terus mendalami dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas penimbunan bahan...

• 04/05/2026 - 15:13

75

Cegah Aksi BunDir di Jembatan Cangar, Polres Batu dan PUPR Bangun Pagar Pengaman Ber-CCTV

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Polres Batu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur sepakat membangun pagar pelindung...

• 02/05/2026 - 17:52

117

Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang

MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...

• 02/05/2026 - 17:41

118

Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...