Terkendala Status LP2B, Pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di Sumenep Tunggu Restu Pusat

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum dapat dimulai.

Hal ini disebabkan status lahan yang akan digunakan masih bermasalah secara legalitas.

Lahan seluas 10 hektare di Desa Patean, Kecamatan Batuan, diketahui berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak bisa langsung dialihfungsikan karena dilindungi oleh regulasi.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyebut persoalan tersebut kini tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“LP2B-nya itu tinggal menunggu SK Menteri. Selesai sebentar lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, lokasi pembangunan tidak akan dipindahkan meski terkendala status lahan.

“Lahannya masih luas, tidak ada masalah. Tetap di lokasi semula,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Abd Rahman Riadi, mengakui status LP2B menjadi kendala utama dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mencari solusi agar pembangunan tidak melanggar aturan.

“Kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan BPN serta jajaran lainnya, karena lahan sawah dilindungi tidak boleh sembarangan dibangun,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Sumenep tetap menargetkan pembangunan SRT dapat dimulai pada 2026.

Lokasi pembangunan dipastikan berada di Desa Patean, Kecamatan Batuan, dengan luas lahan mencapai 10 hektare.

Sambil menunggu kejelasan status lahan, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

Untuk sementara, para siswa menempati gedung Sarana Kegiatan Diklat (SKD) di Kecamatan Batuan.

Program SRT sendiri merupakan pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara.

Rahman menegaskan, penggunaan gedung SKD Batuan hanya bersifat sementara.

“Seluruh siswa nantinya akan dipindahkan ke gedung dan asrama permanen di Desa Patean setelah pembangunan selesai,” pungkasnya.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 07/05/2026 - 10:39

36

Tak Diperbaiki Pemkab, Warga Kalipare - Malang Swadaya Uruk Jalan Rusak

MEMOonline.co.id. Malang- Ketua LSM Aliansi Pemantau Anti Korupsi Nasional Republik Indonesia (APAN RI), Rahma Yulinda Handayani Tan, mengecam keras...

• 06/05/2026 - 20:17

188

Cegah Korupsi Terulang, Pemkab Sumenep Siapkan Rp250 Juta Awasi Program BSPS 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp250 juta untuk pengawasan program Bantuan...

• 06/05/2026 - 19:29

38

Belanja Pegawai Tembus 37 Persen, Bupati Fauzi Minta OPD Genjot PAD demi Stabilitas Fiskal

MEMOonline.co.id. Sumenep- Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan peningkatan...

• 06/05/2026 - 14:57

83

‎Kolaborasi Pemkab dan Kemenhaj Lumajang Ciptakan Siklus Pelayanan Haji Sentuh Aspek Psikologis dan Spiritual

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Kabupaten Lumajang tidak hanya dimaknai sebagai proses keberangkatan semata,...

• 06/05/2026 - 13:49

46

‎‎Kabupaten Lumajang Terima Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026 yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam ajang Indonesia Halal...