Cegah Korupsi Terulang, Pemkab Sumenep Siapkan Rp250 Juta Awasi Program BSPS 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp250 juta untuk pengawasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.

Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya kasus korupsi BSPS yang sebelumnya terjadi.

Pada 2026, Kabupaten Sumenep kembali menerima program BSPS di tengah proses persidangan kasus BSPS 2025 yang masih bergulir dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan anggaran pengawasan tersebut bersumber dari APBD.

“Biaya pengawasannya dari kami, APBD. Kami anggarkan sekitar Rp250 juta,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan BSPS sebelumnya yang kini tengah diproses hukum.

“Agar tidak terjadi lagi hal yang serupa seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Fauzi memastikan bantuan dari pemerintah pusat tetap disalurkan kepada masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Berdasarkan informasi terakhir, jumlah penerima mencapai sekitar 500 orang.

Pemkab Sumenep juga telah menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.

Salah satu poin pentingnya adalah permintaan agar pemerintah daerah turut terlibat aktif dalam pengawasan.

“Salah satu isi suratnya adalah pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah ikut serta untuk mengawasi,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab mengalokasikan anggaran pengawasan dari APBD untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan menurunkan tim pengawas dari kementerian terkait.

Pengawasan dilakukan secara berlapis guna meminimalkan potensi penyimpangan.

Fauzi menegaskan, pada pelaksanaan tahun ini pihaknya ingin memiliki peran lebih kuat, termasuk kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam program.

“Kalau kemarin kan tidak bisa memanggil mereka. Sekarang tujuannya agar kita bisa memanggil korkab maupun beberapa koordinator,” pungkasnya.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 07/05/2026 - 10:39

36

Tak Diperbaiki Pemkab, Warga Kalipare - Malang Swadaya Uruk Jalan Rusak

MEMOonline.co.id. Malang- Ketua LSM Aliansi Pemantau Anti Korupsi Nasional Republik Indonesia (APAN RI), Rahma Yulinda Handayani Tan, mengecam keras...

• 06/05/2026 - 19:53

38

Terkendala Status LP2B, Pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di Sumenep Tunggu Restu Pusat

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum dapat...

• 06/05/2026 - 19:29

38

Belanja Pegawai Tembus 37 Persen, Bupati Fauzi Minta OPD Genjot PAD demi Stabilitas Fiskal

MEMOonline.co.id. Sumenep- Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan peningkatan...

• 06/05/2026 - 14:57

83

‎Kolaborasi Pemkab dan Kemenhaj Lumajang Ciptakan Siklus Pelayanan Haji Sentuh Aspek Psikologis dan Spiritual

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Kabupaten Lumajang tidak hanya dimaknai sebagai proses keberangkatan semata,...

• 06/05/2026 - 13:49

46

‎‎Kabupaten Lumajang Terima Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026 yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam ajang Indonesia Halal...