Prokes Ancam Seret Pimpinan DPR Ke BK Bila Masalah Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Masih Digantung

Foto: Kantor DPRD Sumenep

2044

MEMOonline.co.id, Sumenep - Warga yang mengatasnamakan Perkumpulan Orang Kepulauan Sumenep (Prokes) bakal melaporkan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

Laporan tersebut disampaikan karena Pimpipnan DPRD Sumenep dinilai mengabaikan tugas sebagai wakil rakyat. Salah satunya belum merespon surat permohonan rapat dengar pendapat yang dilayangkan Prokes pada 10 Oktober 2021 lalu.

Surat tersebut berisi tentang aspirasi masyarakat tentang terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Sumenep, salah satunya yang terjadi beberapa kecamatan daerah kepulauan, seperti Kecamatan Kangayan, Arjasa Pulau Kangean, Kecamatan/Pulau Sapeken dan Kecamatan/Pulau Sapeken.

"Apabila dalam waktu dekat ini belum ada kabar permohonan kami digelar, kami akan laporkan Pimpinan DPRD ke BK," kata Fauzi Muhfa, Ketua Prokes pada media ini.

Menurut dia, rapat dengar pendapat ini sangat urgen karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga demi keberlangsungan hidup dan perekonomian petani serta untuk ketersediaan lumbung pangan nasional.

"Kalau sudah tidak ada pupuk bagaimana petani bisa sejahtera. Sebagai wakil rakyat mestinya persoalan ini didahulukan," jelas dia.

Apalagi sambung Fauzi, hasil inveatigasi yang dilakukan banyak menemukan indikasi penyalahgunaan yang mengarah pada tindak pidana. Salaha satunya pihaknya menemukan adanya oknum kios resmi yang disinyalir melakun pelanggaran, salah satunya menjual pupuk kepada petani atau bukan petani diluar wilayah yang ditentukan.

Sehingga kata Fauzi, banyak Kelompok Tani saat hendak melakukan penebusan tidak dapat jatah. Padahal kuota sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) belum tertebus semua.

Akibatnya kata dia harga pupuk bersubsidi ditingkat petani cukup mahal diluar harga eceran tertinggi (HET). Saat ini harga pupuk diantara Rp260 ribu hingga Rp270 ribu perkwintal.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020 pada tanggal 30 Desember 2020. HET pupuk bersubsidi sebagai berikut, Urea per kg Rp 2.250, per karung Urea Rp 112.500, ZA per kg Rp 1.700, untuk per karungnya Rp 85.000, SP – 36 per Kg Rp 2.400 sedangkan perkarungnya Rp 120.000.

Jenis pupuk NPK Phonska per kg dibandrol Rp 2.300 dan per karung Rp 115.000. Untuk jenis Petroganik per kg Rp 800 dan per karungnya Rp 32.000.

"Ada pupuk bersubsudi yang di salah gunakan. Banyak toko bukan kios resmi menjual pupuk bersubsidi," jelas dia.

Selain itu lanjut Fauzi, adanya dugaan manipulasi data mulai pembuatan RDKK hingga pendistribusian kartu tani. Dimana sejumlah Poktan mengaku tidak pernah terlibat dalam pembuatan RDKK, dan sejumlah petani sampai saat ini belum menerima kartu tani.

Bahkan kata Fauzi mayoritas petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi hanya satu varian, yakni pupik jenis Urea. Sementara pupuk jenis lain petani tidak pernah melakukan penebusan.

Namun, ditelusuri bebeapa jenis pupuk tersebut sudah tidak ada, sehingga keberadaanya tidak jelas.

"Persolan ini jelas karena lemahnya pengawasan oleh pihak terkait atau tim pengawas, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi tak sesuai juknis," ungkap Fauzi.

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep H. Hamid Ali Munir mengaku sudah mendisposisi kepada Komisi yang membidangi terkait permohonan yang dilayangkan warga. "Ya kalau soal pupuk komisi II. Sudah saya disposisi," katanya saat dikonfirmasi media.

Hamid meminta warga untuk menindaklanjuti permohonan yang dilayangkan itu kepada pimpinan Komisi II.

Penulis : Tim Redaksi

Editor : Udiens

Publisher : Isma

TAG : # Berita Hukum Kriminal Sumenep. Terkini. Hari ini. Prokes Ancam Seret Pimpinan DPR Ke BK Bila Masalah Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Masih Digantung

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

25/05/2026 - 18:38

‎Pesan Bupati Lumajang Saat Hadiri Wisuda Akbar Tartil dan Tahfidz Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Lumajang ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan...

25/05/2026 - 18:31

‎Agus Triyono: Kecepatan Memberi Informasi Pacu Kepercayaan Publik Pada Pemerintah ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menilai publikasi pemerintah kini tidak lagi sekadar pelengkap aktivitas birokrasi, tetapi...