Foto: Sahrul Gunawan Direktur SI
Temukan Banyak Guru Sertifikasi Rangkap Jabatan Jadi Pendamping Desa, SI Minta TA Sumenep Tegas
Foto: Sahrul Gunawan Direktur SI
MEMOonline.co.id, Sumenep - Sejumlah Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Dana Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, disinyalir merangkap jabatan dengan guru sertifikasi.
Hal itu dikatakan Syahrul Gunawan, Direktur Sumenep Indipenden (SI). Sesuai hasil investigasinya di lapangan, banyak ditemukan guru sertifikasi dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) merangkap jabatan menjadi TPP.
Bahkan dari puluhan responden yang ditemui di lapangan mengatakan, jika tenaga pendidik yang rangkap jabatan tersebar di 27 Kecamatan, baik kecamatan di wilayah kepulauan maupun daratan.
"Di kecamatan daratan banyak, juga kepulauan ada," kata Syahrul Gunawan, Senin (5/3/2018).
Padahal secara aturan, seorang pendamping tidak diperbolehkan merangkap jabatan. Sebab, akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kerjanya, yang butuh waktu 24 jam perhari.
"Oleh karenanya, kami berharap instansi terkait mengevaluasi temuan kami di lapangan. Jika memang melanggar aturan ya harus dikasih sanksi tegas. Karena ini menyangkut profesionalisme kerja," tegasnya.
Apalagi, tunjangan guru sertifikasi juga bersumberkan dari keuangan negara. Dan sesuai aturan itu tidak diperbolehkan. "Apalagi mereka pasti mempunyai NPWP yang sama untuk gaji yang sumbernya sama juga. Itu tidak boleh," tegasnya.
Sementara itu Koordinator Kabupaten Pendamping Tenaga Ahli, R. Abd Rahman secara umum tanga pendamping dibawah Kemendesa PDTT tidak boleh dobel job.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah pendamping desa yang jadi guru sertifikasi juga masuk tindakan yang melanggar aturan. "Saya tanya dulu ke Jawa Timur, kalau kontrak dan guru PNS tidak boleh," katanya saat dikonfirmasi.
Hanya saja dirinya meminta apabila ada yang mengantongi data guru sertifikasi yang merangkap jabatan dengan pendamping desa, agar dilaporkan ke TA Kabupaten untuk dievaluasi.
"Kalau ada datanya laporkan saja," ujarnya. (Ita/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Korwil Sumbersuko Akui KPRI Suko Makmur Lumajang Tak Berizin 'ASN Turut Terlibat'
MEMOonline.co.id. Lumajang- Fakta terbaru terungkap setelah media mewawancarai Ery Dyahyu Cahyani, Kepala Bidang Koordinasi Wilayah (Korwil)...
Terus Menjadi Sorotan, Kadis DPMD Sumenep Diminta 'Tegas' Pecat Sekdes Pegerungan Besar Rangkap Jabatan Kepala PAUD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Baru beberapa hari dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad...
Legalitas & Kualitas PSU Belum Lengkap, DPKP Batu Beri Surat Peringatan ke Pengembang
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Sebanyak 132 perumahan di Kota Batu, baru 72 perumahan yang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ke...
Ribuan Massa di Sampang Demo MBG 'Lanjut'
MEMOonline.co.id. Sampang- Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten...
Segera Jalani Sidang Tuntutan, Lima Terdakwa Korupsi BSPS Sumenep Menanti Vonis
MEMOonline.co.id. Sumenep- Perkara dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep memasuki babak...
Komentar