Dinilai mandul, Wakil Dewan Harap SE Perpanjangan Status Darurat Covid-19 Dicabut

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Adanya perpanjangan status darurat bencana non alam Covid-19 sejak 11 agustus kemarin dinilai membingungkan masyarakat. Hal ini menuai respon dari wakil ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki yang menyarankan agar bupati mencabut perpanjangan tersebut. 

Hotib menilai, perpanjangan ini dinilai mandul. Pasalnya, kenyataan di lapangan kegiatan tetap berlangsung di berbagai tempat. Meski begitu, beberapa lokasi dibubarkan oleh pihak keamanan. 

Tak hanya itu, peraturan tersebut juga dinilai tidak sinkron dengan penyampaian bupati pada masyarakat sebelumnya, yang mengatakan sejak 11 agustus kegiatan keramaian bisa di laksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. 

"Sejak bupati menyampaikan bahwa mulai 11 agustus diperbolehkan, masyarakat sudah senang dan menyiapkan berbagai kegiatan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan juga. Namun, tepat di tanggal tersebut, ada perpanjangan status darurat, ini kan membuat bingung," tegasnya, Rabu (12/8/20202). 

Ia juga menyayangkan sikap bupati yang dinilai tak mengkaji secara matang perpanjangan tersebut. Sehingga ia menyarankan untuk mencabut surat edaran perpanjangan itu dan mengkaji ulang jika akan menetapkan perpanjangan status darurat. 

"Cabut saja, kaji ulang sampai matang baru disampaikan ke masyarakat. Kalau seperti ini, kasihan masyarakat yang sudah menyiapkan berbagai macam dan akhirnya harus batal,"lanjutnya. 

Sementara itu, Humas Gugas Penanganan Covid-19 Bangkalan sekaligus kepala dinas Kominfo, Agus Zein mengatakan ada 5 kecamatan yang boleh melakukan kegiatan yakni Tragah, Konang, Tanjung Bumi,Kokop,Galis. 

"Namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan kuota harus separuh dari kapasitas ruang," ucapnya. 

Sebelumnya, bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menerima audiensi Persatuan Seniman dan Pelaku Seni (Persaba) Bangkalan, yang meminta untuk kegiatan keramaian dibolehkan. Dalam audiensi tersebut, bupati meminta Persaba menunggu hingga masa status tanggap darurat pada 11 Agustus berakhir. 

"Kami persilahkan untuk melakukan kegiatan mulai 11 Agustus. Kami tidak mengatakan boleh atau tidak, namun hanya mempersilahkan asal dengan syarat mematuhi prokes dan kuota harus separuh kapasitas. Kalau melanggar, petugas akan membubarkan," pungkasnya. (Yis)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 20/05/2026 - 17:42

294

Pengusaha MBG di Sumenep Ikut Dipanggil KPK Dalam Pemeriksaan 16 Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas)...

• 20/05/2026 - 16:13

67

1.572 Warga Patempuran Terima Bansos Beras dan Minyak Goreng, Kades Sanusi: Tekan Kemiskinan dan Stunting

MEMOonline.co.id. Jember- Pemerintah Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras...

• 20/05/2026 - 12:52

59

Sukses Bangun Sistem Pemantau Isu Tanpa Dana Khusus, Diskominfo Sumenep Jadikan 'LAPIS' Inovasi Digital Unggulan

MEMOonline.co.id. Sumenep- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep mencatat terobosan dalam tata kelola teknologi...

• 19/05/2026 - 22:45

68

SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan Masih Disegel, Pemkab Koordinasi dengan Pemprov Jatim

MEMOonline.co.id. Pamekasan- Pintu pagar SMK Kesehatan Nusantara yang berada di Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota, Pamekasan,...

• 19/05/2026 - 21:09

98

‎Pemkab Lumajang Perkuat Pondasi Akhlaq Melalui Pendidikan Al-Qur'an Sejak Dini ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan pendidikan Al-Qur’an sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia dan...