Diduga Salah Sasaran, Program Pokir Anggota DPRD Sumenep di Arjasa Terancam Dibawa ke Ranah Hukum

Foto: Badrul Aini, anggota DPRD Sumenep

1182

MEMOonline.co.id, Sumenep - Realisasi program Jasmas yang diberi nama Program Pikiran Rakyat (Pokir) milik anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, khususnya yang ditempatkan di Kecamatan Arjasa (pulau Kangean red) di duga salah sasaran.

Sebab, bantuan hibah senilai Rp200 juta itu terindikasi diberikan kepada kelompok yang namanya sama namun ketuanya berbeda, dan tidak pernah mengajukan program itu.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, awal tahun 2018 Kelompok Bintang Harapan dengan nama ketua Kelompok bernama Suiter, mengajukan bantuan pengadaan perahu berikut mesinnya.

Namun, saat hendak pencairan sekitar Desember 2018 nama ketua Pokmas tersebut tiba-tiba berubah ke nama orang lain, dengan nama Kelompok yang sama.

Ketua Kelompok Suiter mengatakan pergantian tersebut baru dilakukan setelah dirinya mengecek ke Dinas Perikanan. Saat itu tiba-tiba nama ketua Kelompok Bintang Harapan berubah kepada orang lain.

"Saya saat Desember sudah buat rekening kelompok, bahkan saya berhari-hari di daratan Sumenep, Proposal sudah lengkap, setelah ke Dinas ada oknum yang merubah ketua dan pengurus kelompok Bintang Harapan ke orang lain," kata dia sebagaimana rilis yang diterima media ini.

Setelah dicek kata dia, ketua Pokmas yang baru ternyata bukan seorang nelayan dan saat ini tidak ada di Kecamatan Arjasa. "Orangnya ternyata ada di Malaysia, bukan nelayan," tulisnya lagi.

Sementara itu, Badrul Aini Anggota DPRD Sumenep asal Kecamatan Arjasa membenarkan jika anggaran tersebut merupakan anggaran Pokir. Sebab, pengajuan itu melalui dirinya pada tahun 2018 lalu.

"Saya malah tidak tahu awalnya bahwa nama ketua dan pengurus kelompok Bintang Harapan dirubah secara sepihak, tahunya saya kelompok tersebut ketuanya adalah Suiter sesuai pengajuan yang masuk pada kami," katanya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, perubahan itu dilakukan sepihak karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh sebab itu, dirinya selaku wakil rakyat meminta instansi yang mengeluarkan harus tegas menyikapi persolan ini.

"Jadi Dinas Perikanan harus tegas, cabut kembali bantuan perahu dan mesin itu, apalagi kelompok yg baru hasil merubah itu adalah bukan nelayan dan ketuanya malah menjadi TKI di Malaysia," pintanya.

Bahkan kata dia, dirinya mengaku tidak kenal dengan ketua yang baru. "Saya tidak pernah mengenal dan baru tahu Pokmas Bintang harapan diluar atas nama Suiter. Kalau memang itu ke kelompok lain kami akan mempersoalkan ke ranah hukum," tegasnya. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

20/05/2026 - 17:42

124

Pengusaha MBG di Sumenep Ikut Dipanggil KPK Dalam Pemeriksaan 16 Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas)...

20/05/2026 - 16:13

1.572 Warga Patempuran Terima Bansos Beras dan Minyak Goreng, Kades Sanusi: Tekan Kemiskinan dan Stunting

MEMOonline.co.id. Jember- Pemerintah Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras...