Reses Dengan Politisi Demokrat di Pantai Lombang, Keluhan Masyarakat Sungguh Sangat Menyedihkan

Foto: Reses Politisi Demokrat di Pantai Lombang
1783
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep – Saat anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengelar serap aspirasi (Reses) masyarakat, dan ditempatkan di Pantai Lombang, H.Masdawi anggota komisi ll  DPRD Sumenep, dibuatnya tak berdaya.

Pasalnya, politisi Partai Demokrat ini, disuguhi keluhan masyarakat tentang kondisi Pantai Lombang, yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

Namun begitu, politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil V) ini, tetap menampung semua asprasi masyarakat, yang secara jujur menumpahkan unek-uneknya, untuk disampaikan pada sidang paripurna di DPRD.

“Saran maupun kritik dari masyarakat tetap saya tampung. Karena hal itu merupakan cambuk untuk pengembangan wisata Pantai Lombang menjadi lebih maju kedepan,” kata H. Masdawi, Senin (19/11/2018).

Dan pihaknya menilai, apa yang disampaikan dalam resesnya itu, merupakan bentuk kekecewaannya pada kondisi dan keadaan  pantai selama ini.

Bayangkan saja, mualai dari jalan masuk yang rusak serta kondisi pantai, yang terkesan sudah tidak mengindahkan keindahan pantai, dan merusak pemandangan pengunjung.

“Dalam reses hari ini, masyarakat juga mempertanyakan dampak dari pembangunan wisata lombang baik dari sisi ekonomi ataupun pemberdayaannya.  Soalnya sampai saat ini masyarakat belum merasakan apa apa, tidak ada dampak yang dirasakan, baik dari pertumbuhan ekonomi atau pemberdayaannya, ini buka saya yang ngomong ini murni keluhan masyarakat pada acara reses tadi,"terangnya.

Selanjutnya pemerintah juga harus menyadari dan dapat mengkaji apa yang harus diperbaiki supaya pantai Lombang mampu bersaing dengan wisata wisata lain, tentunya dengan konsep yang jelas dan matang.

Bahkan dalam pandangan H. masdawi seandainya Pantai Lombang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat atau swasta ada banyak kemungkinan lombang akan menjadi wisata yang maju, intinya pemerintah bisa memberi kepercayaan terhadap masyarakat.

"Harus di akui oleh pemerintah bahwa pemerintah tidak bisa mengelola wisata, seandainya pemerintah tidak setengah hati bisa saja kan nanti di Lombang, ada wisata pendidikan, wisata budaya, dan yang lain lain, untuk menarik minat pengunjung," pungkasnya. (Nikris/diens)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Polres Lumajang berhasil mengungkap sekaligus meringkus komplotan pencurian berkedok investasi fiktif yang merugikan...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Klasifikasi yang diberikan DPMPTSP Kabupaten Lumajang terhadap CV Surya Agro Mandiri semakin memicu kecurigaan...

MEMOonline.co.id. Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperluas akses pelayanan publik hingga ke wilayah pinggiran. Salah satunya...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Dalam rangka memperkuat koordinasi dan keterpaduan jajaran penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana,...

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen pemberian remisi bagi warga binaan Lapas Kelas II B...

Komentar