Arah KUA-PPAS Sumenep 2027 Dipertanyankan DPR, Akhmadi Yasid: Belum ada Program Unggulan yang Terlihat

Foto: Akhmadi Yasid, anggota Banggar DPRD Sumenep
86
ad

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Namun, anggota Banggar dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menilai dokumen yang diajukan pemerintah daerah masih belum menunjukkan arah pembangunan yang mampu menjadi lompatan bagi kemajuan daerah.

Menurut Akhmadi, setelah mempelajari dokumen KUA-PPAS 2027, ia belum menemukan program strategis atau program unggulan yang dapat menjadi identitas pembangunan Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

"Dari dokumen yang kami terima di Banggar, saya belum melihat adanya program yang benar-benar bersifat mercusuar. Program-program yang direncanakan masih terlihat biasa saja, belum ada sesuatu yang bisa menjadi trade mark pembangunan Kabupaten Sumenep pada 2027," ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan APBD seharusnya tidak hanya berorientasi pada rutinitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menghadirkan gagasan besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu berani menghadirkan program terobosan, baik melalui pembangunan infrastruktur berskala strategis maupun pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

"Kalau setiap tahun isinya hanya program rutin, maka sulit berharap ada percepatan pembangunan. Harus ada keberanian menghadirkan sesuatu yang berbeda, baik pembangunan fisik maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang betul-betul dirasakan manfaatnya," katanya.

Selain itu, Akhmadi juga menyoroti struktur APBD 2027 yang direncanakan sebesar sekitar Rp1,97 triliun. Menurutnya, komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk belanja modal yang mendukung pembangunan masih terbatas.

"Kondisi seperti ini membuat ruang untuk menghadirkan pembangunan yang progresif menjadi semakin sempit. Belanja pegawai masih mendominasi, sedangkan belanja modal yang langsung menyentuh pembangunan dan pelayanan publik porsinya masih belum memadai," jelasnya.

Karena itu, Banggar DPRD akan memberikan sejumlah catatan kritis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar penyusunan APBD 2027 tidak sekadar melanjutkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Akhmadi berharap pemerintah daerah mulai berani menyusun kebijakan anggaran dengan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

"Sumenep membutuhkan cara berpikir yang lebih out of the box. Jangan hanya mengelola anggaran seperti rutinitas tahunan. APBD harus menjadi instrumen untuk melahirkan perubahan, menciptakan daya saing daerah, serta memberikan optimisme baru kepada masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS merupakan momentum penting untuk memperbaiki arah kebijakan anggaran sejak awal agar APBD 2027 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang berulang setiap tahun.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menegaskan komitmennya memperkuat disiplin aparatur sipil negara...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Suasana rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sumenep...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Seorang penjual kambing asal Jalan Abdul Gani Gang II, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, mendadak menjadi...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Pernyataan yang disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten...

MEMOonline.co.id. Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menangani dugaan keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis...

Komentar