Foto: Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo SH MH Saat Menandatangani Mutasi Pejabat Eselon II di Pendopo Agung Keraton Sumenep
Foto: Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo SH MH Saat Menandatangani Mutasi Pejabat Eselon II di Pendopo Agung Keraton Sumenep
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melakukan perombakan besar di tubuh birokrasi.
Sebanyak sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) resmi dimutasi dan dilantik pada 2026 dalam prosesi khidmat di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (14/1/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H..
Mutasi ini menyasar sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung pelayanan publik, mulai dari pendapatan daerah, pendidikan, pembangunan desa, sosial, hingga investasi dan ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Bupati Fauzi menegaskan bahwa mutasi tersebut bukan sekadar rotasi rutin, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi.
“Mutasi ini bukan formalitas atau seremonial belaka. Ini adalah upaya memastikan roda pemerintahan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati Fauzi, tantangan pembangunan di 2026 menuntut kepemimpinan OPD yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil. Karena itu, penempatan pejabat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh berbasis kinerja dan kompetensi.
“Saya ingin pejabat yang dilantik hari ini langsung bekerja, bukan berlama-lama beradaptasi,” ujarnya.
Adapun sembilan pejabat yang dilantik yakni Ferdiansyah sebagai Kepala Bapenda, Agus Dwi Saputra sebagai Kepala DPMD, Moh. Iksan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Anwar Syahroni sebagai Kepala DLH, Rahman Riadi sebagai Kepala Dinsos P2A, Heru Santoso sebagai Kepala DPMPTSP, Mustangin sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Faruk Hanafi sebagai Kepala Disbudporapar, serta Beni Irawan sebagai Kepala BKPSDM.
Bupati Fauzi menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya tidak ingin ada zona nyaman. Ukuran jabatan itu jelas: kinerja, integritas, dan kemampuan menghadirkan solusi,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor-sektor strategis seperti pendapatan daerah, pendidikan, sosial, pariwisata, dan investasi harus dikelola dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Tahun 2026 adalah tahun kerja keras. Kita harus meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas pendidikan, menangani persoalan sosial, serta mengoptimalkan potensi pariwisata dan investasi secara serius,” pungkasnya.
Prosesi pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sumenep.
Dengan perombakan ini, Pemkab Sumenep menargetkan birokrasi yang lebih gesit, responsif, dan berorientasi hasil, sehingga setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak