Foto: Anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid
Komisi III DPRD Sumenep Ngamuk: Proyek Rp3,3 Miliar Diduga Dikunci, Minta Lelang Dibatalkan!
Foto: Anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep bereaksi keras terhadap tiga proyek senilai total Rp3,3 miliar yang saat ini sedang dalam proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menyebut pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan permainan dalam proses lelang proyek tersebut.
Adapun tiga proyek dimaksud meliputi:
Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Anom Baru Sumenep (Rp802 juta).
Pembangunan Infrastruktur Penunjang SIHT (Jalan Utama) DBHCHT (Rp936 juta).
Pembangunan Infrastruktur Penunjang SIHT (Area Parkir, Mushalla, MCK, dan Kantin) DBHCHT (Rp1,6 miliar).
Menurut Yasid, dokumen lelang yang tayang di LPSE diduga sengaja dibuat dengan syarat-syarat yang mengunci, sehingga hanya kelompok tertentu yang bisa ikut menawar.
“Contoh di proyek Pasar Anom Baru, syarat rangka atap galvalum harus ada surat dukungan dari penyedia tertentu. Padahal surat itu hanya bisa diperoleh dari pihak tertentu yang sudah memonopoli,” ungkapnya.
Dugaan praktik serupa, lanjut Yasid, juga terjadi pada dua proyek lainnya. “Kalau seperti ini, jelas menguntungkan kelompok tertentu. Kami menduga ada bancakan yang sengaja diatur,” tegasnya.
Sikap Komisi III
Atas indikasi tersebut, Komisi III DPRD Sumenep mengambil langkah tegas:
Meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sumenep membatalkan ketiga proyek karena terindikasi ada permainan.
Mengingatkan agar tidak lagi membuat persyaratan diskriminatif sehingga semua kontraktor punya kesempatan yang sama.
Menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sumenep dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada Senin (22/9/2025).
Aturan Hukum
Sebagai informasi, sesuai Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paket lelang bisa dibatalkan jika terdapat indikasi diskriminasi, persekongkolan, atau pelanggaran hukum.
“Kalau memang terbukti ada permainan, maka jelas lelang bisa dibatalkan. Ini juga untuk menjaga marwah Pemkab agar tidak terkesan melanggengkan praktik kotor,” tambah Yasid.
Komisi III pun menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk membuka ruang pelaporan ke Inspektorat maupun aparat penegak hukum jika ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026
MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...
Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...
Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...
Tak Terpengaruh Isu Global 'Blokade Selat Hormuz', Distribusi BBM Subsidi di Lumajang Tetap Stabil
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...
Kerren! 47 Kendaraan Operasional Kopdes Merah Putih di Lumajang Diserahkan ke Desa
MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...
Komentar