Close

Meski Jumlah ASN Terus Berkurang di Sumenep, Tapi Tahun Ini Pemkab Hanya Ajukan 500 Formasi CPNS

Foto: Titik Suryati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep
1933
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep -Setiap tahun, Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus berkurang jumlahnya.

Sehingga, jumlah abdi Negara yang ada di Kabupaten paling timur Pulau Madura ini, tidak lagi ideal.

Sementara, penyebab terus berkurangnya jumlah ASN di Sumenep itu, disebabkan karena pensiun, lantaran masa pengabdiannya pada negara sudah habis.

Sebagian lagi karena meninggal dunia serta disebabkan karena pensiun atas permintaan sendiri (APS). 

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2018, mengajukan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 500 orang.

”Untuk tahun 2018 kami mengajukan sebanyak 500 orang,” kata Titik Suryati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Sabtu (12/5/2018).

Menurutnnya, pengajuan formasi ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu, lebih kecil dari standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

”Sejak 2015 BOP dari Menpan sebanyak 1337 orang,” jelasnya.

Namun lanjut Titik, hingga saat ini dirinya belum menerima regulasi termasuk kuota formasi CPNS dari Pemerintah Pusat. 

Sehingga dirinya belum bisa memberikan ketegasan apakah tahun ini Sumenep bisa melakukan seleksi atau tidak.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI,  Bima Haria Wibisana, mengatakan sebelum daerah mengajukan formasi CPNS ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi  untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Sebab, banyak faktor terjadinya kekurangan PNS disetiap daerah.

Sebab Kata dia, bisa saja kekerungan PNS itu disebabkan karena tidak maksimalnya PNS menjalankan tugas ditempat sesuai surat keputusan (SK) yang diterima.

Misalnya, tenaga pendidik yang ditugaskan di Pulau Sapeken namun kesehariannya yang orang yang dimandatkan itu sering berada di dartan. 

Sehingga, sekolah di Sapeken tidak ada yang mengajar.

”Memang itu tidak ada, karena orangnya berpindah tempat. Nah hal seperti itu harus dipaksa dulu kembali, dan dilakukan pembinaan sebelum meminta permintaan baru,” jelasnya saat di Sumenep, Jum’at, 11 Mei 2018.

Saat ini kata Bima, Menpan dan BKN sedang melakukan evaluasi dan penghitungan atas pengajuan formasi CPNS tahun 2018. 

”Semoga akhir bulan ini sudah bisa ditetapkan,” jelasnya.

Kendati demikian, Bima memastikan tidak semua daerah mendapatkan formasi CPNS di tahun 2018. 

Salah satu alasan daerah yang tidak diberikan formasi CPNS tahun ini karena berkaitan dengan anggaran.

Apabila dipaksakan dikhawatirkan hanya jadi beban daerah yang berimbas pada pembangunan yang lain.

”Belanja untuk pegawai telah melewati ambang batas, yakni 60 persen (dari total APBD). Jika melakukan rekrutmen baru siapa yang mau bayar, dari mana anggarannya. Nah itu yang sedang kami hitung betul, kami ingin efisiensi dulu,” tegasnya. (Ita/diens)

ad
TAG :
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

49

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...

61

MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...

54

MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang...

54

MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...

101

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...

Komentar