Tuli Aspirasi dan Hegemoni

Oleh: Alex Yudawan, SH
734
ad

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara genetik parlemen menjalankan fungsi mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka untuk diadopsikan dalam kebijakan publik, yang menyangkut efektivitas serapan aspirasi dalam kebijakan publik, karena pembuatan kebijakan publik tidak pernah bersifat linear terhadap aspirasi rakyat, karena itu  dapat berakhir dengan aspirasi rakyat yang kurang terwakili (unrepre ted).

Pada saat ini, tidak sedikit dari para penentu kebijakan yang sedang memimpin melihat persoalan sebagai wadah bisnis atau peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bukan berorientasi pada kebijakan yang berkelanjutan untuk saat ini begitu banyaknya rencana pembangunan melalui anggaran dari pusat, sampai anggaran yang direncanakan diambil dari rakyat yang dijual dalam bentuk saham.

Di mana pada saat ini program pembangunan mega proyek itu tidak bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu. Dari hasil analisa sangat jelas, bahwa untuk siapa pembangunan mega proyek itu direncanakan, untuk kepentingan rakyat atau kelompok kapitalis, hal tersebut dapat kita lihat karena pada saat banyak kebijakan dan kepentingan yang dilaksanakan adalah titipan dari seseorang atau sekelompok orang.

Ironisnya, sampai kapanpun Hegemoni pemerintah terhadap rakyat tidak akan pernah berakhir dan akan terus berjalan, masyarakat akan berada terus berada di bawah bayang - bayang aturan yang dibuat oleh pemerintah, meskipun sebetulnya pemerintah tidak mengetahui keinginan sesungguhnya dari masyarakat, yang tidak dapat berbuat banyak dengan segala macam keluhan yang mereka hadapi.

Masyarakat selalu mengikuti apa keinginan dari pemerintah, mereka selalu taat kepada aturan yang telah dibuat, tidak terbesit sedikitpun untuk memberontak, kepentingan menyebabkan pemerintah sebagai kelas diktaktor yang dapat mengontrol protes dari masyarakat tanpa adanya kekerasan, kekuatan intelektual yang dimiliki pemerintah mampu melanggengkan kekuasaan pemerintah di dalam masyarakat.

 

Catatan Redaksi: Penulis adalah Ketua Yayasan Ujung Aspal, Jawa Timur. Dan tulisan ini dikirim ulang oleh Risma wartawan MEMOonline.co.id ke redaksi

Editor: Udiens

Publisher: Dafa

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep  - Sedikitnya, lima rumah warga Dusun Jungtoro’ Dajah, Desa Ambunten Timur, Kecamatan...

MEMOonline.co.id, Sumenep  - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menyerahkan secara simbolis Bantuan Langsung...

MEMOonline.co.id, Jakarta  - Salah seorang Penyuluh Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia...

MEMOonline.co.id, Bogor  - Kini untuk mencari tahu informasi tagihan air bulanan, pelanggan tak perlu lagi harus datang ke...

MEMOonline.co.id, Jember  - Seorang pria berinisial MLT (39) warga Kecamatan Kencong, Kabupaten...

Komentar