Pembelajaran Pajak Sejak Usia Dini

Foto : Gambar Ilustrasi Pajak
427
ad

                           Oleh: Dudi Kusdian

MEMOonline.co.id, Bekasi- Pajak adalah tulang punggung ekonomi negara. Untuk kelangsungan hidup bernegara hampir semua negara di dunia memajaki rakyatnya, tak terkecuali di negara-negara maju di Eropa, seperti Swedia dengan tarif pajak penghasilan sebesar 56,6 persen, Denmark 55,4 persen dan Belanda 52 persen.

Menyusul Belgia, Inggris, Austria dengan tarif pajak tersebut sebesar 50 persen. Bahkan Perancis sempat mengusulkan kenaikan tarif pajak penghasilannya menjadi 75 persen, naik hampir 50 persen dibandingkan tarif pajak sebelumnya sebesar 48 persen.

Sedangkan di Asia, Jepang masih menerapkan tarif pajak 50 persen. Hal ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya menerapkan pajak penghasilan 5 persen hingga 30 persen saja, tergantung dari jumlah penghasilan Wajib Pajak.

Krusialnya penerimaan negara dari pajak, bisa dlihat dari total pendapatan negara tahun 2018 lalu yang mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019), yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Padahal saat itu, Indonesia tengah menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari faktor eksternal maupun internal.

Namun penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara, yang berarti roda pemerintahan dan penyediaan akses layanan dasar bagi masyarakat masih sangat bergantung pada penerimaan perpajakan.

Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat kita dalam membayar pajak masih jauh dari ideal dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya. Tahun 2018 Indonesia hanya berhasil mengumpulkan pajak sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomiannya, yaitu dengan tax ratio Indonesia yang hanya mencapai 11,5 persen saja.

Begitu juga dilihat dari demografi sumber penerimaan pajak negara, epicentrum Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih di Pulau Jawa hingga sebesar 81,3 persen dari total penerimaan pajak seluruh Indonesia. Sisanya di berbagai daerah di Luar Pulau Jawa hanya berkontribusi 28,7% saja.

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih fobia terhadap pajak. Kata “pajak” masih menjadi “momok mengkhawatirkan” bagi sebagian besar masyarakat, yang beranggapan pajak itu tidak adil dan menyengsarakan, serta peruntukannya bukan untuk pelayanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Padahal semenjak kemerdekaan, pemerintah menggali sumber pendanaan dari pajak rakyat, mulai dari pajak radio dan peneng sepeda warisan jaman Belanda dulu, serta tak kurang menerima dana hibah dari masyarakat dan perorangan.

Selanjutnya, di zaman Orde Baru terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan didorong oleh sektor yang bisa menggerakan roda perekonomian negara. Namun setelah booming sektor migas meredup, kini sektor perpajakan menjadi tulang punggung pendapatan negara, menggantikan peran sektor migas yang malah menjadi net importir.

Pembelajaran Budaya Gotong Royong

Selama ini, masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak karena ada aturan yang mengikat untuk kebutuhan menjalankan aktifitasnya, seperti pembayaran PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan dll. Namun kesadaran pelaporan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil pekerjaan dan usahanya, masih jauh dari yang diharapkan bahkan banyak warga masyarakat yang belum memiliki NPWP samasekali.

Proses penyadaran ini memerlukan pembelajaran yang terintegrasi, tidak bisa berproses secara instant dengan hanya mengandalkan berbagai penyuluhan dan irformasi di berbagai media massa cetak atau media online saja. Melainkan perlu memiliki pondasi utuh sebagai kesadaran kolektif yang membudaya, di antaranya mengejawantahkan budaya gotong-royong yang sudah mengakar di masyarakat kita.

Sebenarnya nilai-nilai kearifan ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya. Seperti budaya gotong-royong, saling menghormati dan saling menghargai merupakan contoh kecil dari kearifan budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Jelasnya, kebudayaan menurut Profesor (Koentjaraningrat, 2002) yaitu budaya atau kebudayaan (culture) meliputi tradisi, kebiasaan, niai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada cara hidup komunitas tersebut.

Tentunya pewarisan nilai-nilai budaya gotong-royong yang mendasari filosofi kewajiban membayar pajak ini, memerlukan proses pembelajaran sejak usia dini hingga ke tingkat usia sekolah lanjutannya.

Sangat mendasarnya pembelajaran wajib pajak di usia diri, karena di usia balita hingga 8 tahun itu merupakan masa keemasan (golden age), dimana pada masa itu anak mengalami perkembangan fisik dan nonfisik yang akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan sifatnya dimasa mendatang.(*)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di tubuh BUMD Bangkalan kini memasuki tahap penyidikan....

MEMOonline.co.id, Jember - Puluhan pendekar yang tergabung dalam Pagar Nusa (PN) dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berbagi kebahagiaan kepada...

MEMOonline.co.id, Bekasi - Tambun Selatan - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi melalui wakil yuridis program PTSL, Dedi Sutardi,...

MEMOonline.co.id, Sampang - Di bulan yang penuh berkah, perguruan pencak silat Sorban Putih berbagi...

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Nasib nahas dialami Do'i Nuri, warga Jalan Diponegoro, Gang 3, No.1A, RT 02, RW 03, Desa...

Komentar