Foto : Sejumlah kiai sempat membakar bendera PKI di depan Kantor DPRD Sampang
Tidak Menginginkan Paham Komunis Ada di Sampang, Sejumlah ulama Datangi Kantor DPRD
Foto : Sejumlah kiai sempat membakar bendera PKI di depan Kantor DPRD Sampang
MEMOonline.co.id, Sampang - Sejumlah ulama di Sampang mendatangi kantor DPRD Sampang untuk menyampaikan aspirasinya agar paham Komunis (PKI) tidak muncul lagi khususnya di Kabupaten Sampang.
Usai audiensi dengan para anggota DPRD, para ulama ini sempat membakar bendera PKI di depan kantor DPRD Sampang, selasa (19/5/2020).
Kedatangan para ulama ke kantor DPRD Sampang ini ingin menyampaikan kekhawatiran para ulama terhadap indikasi dan menghilangkan satu pasal di dalam tap MPRS
nomor 25 tahun 1966 .
"Para ulama di Sampang mendorong untuk dimasukan tap MPRS itu, kalau tidak di kewatirkan akan muncul permasalahan di kemudian hari," jelas K.H. Yahya.
Disinggung indikasi apa yang mendorong para kiai di Sampang mendatangi kantor DPRD, K. H. Yahya Hamidudin mengatakan, saya orang desa, yang lebih paham orang pusat sana.
"Saya hanya orang Desa, yang lebih paham hal itu yang ada di pusat sana," tandasnya.
Sementara, Iwan Efendi, salah satu anggota DPRD Sampang dari partai PDI Perjuangan mengatakan, saya tegaskan tidak ada ruang ideologi atau paham komunis di Sampang ini.
"Kami juga di daerah, kalau ideologi komunis itu muncul, kami juga akan menolak," tegas Iwan.
Sementara, Fadol, Ketua DPRD Sampang mengatakan, kita tidak perlu kwatir akan adanya perubahan UU yang tidak dimasukan dalam sandaran hukum.
"Tap MPRS itu dibuat pada tahun 1966, saat itu MPRS masih lembaga tertinggi, nah sekarang MPRS itu bukan lembaga tertinggi lagi, namun lembaga tinggi, jadi lembaga manapun tidak akan bisa mengubah atau menghapus Tap MPRS itu," tegas Fadol.
Untuk itu kata Fadol, kita boleh ada kekawatiran, namun tidak boleh berlebihan, apalagi sampai membuat anarkis.
"Kekhawatiran itu sah sah saja, namun jangan sampai berlebihan," tandas Fadol. (Fathur)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Akhirnya! 3 Tersangka Korupsi KUR Fiktif Kota Batu Ditahan Kejari
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Tim Tindak Pidana Korupsi Polres Batu melimpahkan berkas perkara tahap dua kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha...
Bantah Bertindak Sendiri dalam Dugaan Jual Beli Los dan Kios, Mantan Kepala UPT Pasar Among Tani Datang ke Kejari dengan 8 Pengacara
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Mantan Kepala UPT Pasar Induk Among Tani, Agus Suyudi, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu,...
Rugikan Negara Rp934 Juta, Tiga Tersangka Kasus Korupsi KUR-KUPRA di Bank Plat Merah Kota Batu Dijebloskan sel Penjara
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Polres Batu mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pedesaan...
Petani Tembakau di Sumenep Patut Bersyukur, Harga Impas 2026 Resmi Dinaikkan Pemerintah
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kabar baik datang bagi ribuan petani tembakau di Kabupaten Sumenep....
Polemik SDN Juluk II–TK Muslimat Al-Ansori Memanas, Disdik Sumenep Pastikan Tak ada Izin TK Baru
MEMOonline.co.id. Sumenep- Polemik antara SDN Juluk II, Kecamatan Saronggi, dengan TK Muslimat Al-Ansori mencuat ke publik setelah lembaga pendidikan...
Komentar