Soal Money Politic, Pengamat: Itu Bisa Dipidana

MEMOonline.co.id, Sumenep - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperketat pengawasan, sebab dimungkinkan akan terjadi politik uang (Money Politic). Sebab, praktik tersebut merupakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana.

Hal itu dikatakan oleh pengamat hukum asal Sumenep Syafrawi. Menurutnya, politik uang sejak awal tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-undang. "Sementara setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang itu pidana," katanya, Senin.

Dikatakan potensi terjadinya politik uang kata dia bisa terjadi sejak masa tenang, pada hari pencoblosan bahkan pasca pencoblosan dilakukan. "Kami harap partai politik juga memperkuat saksi-saksi nanti di TPS (tempat pemungutan suara)," jelasnya.

Sementara politik uang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam undang itu kata Syafrawi ditegaskan praktik politik pada masa tenang bisa dipidana diatas satu tahun.

"Kami juga berharap Bawaslu profesional dalam menjalankan tugasnya, jika ada laporan harus ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang berlaku," tegasya.

Sanksi berupa pidana itu lanjut pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua PERADI madura itu bisa dikenakan pada yang memberi dan penerima. "Artinya yang menerima dan pemberi sama-sama dipidana," tegasnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Sumenep Abd. Rahem mengatakan beberapa waktu lalu telah melakukan identifikasi diberbagai daerah. "Hasilnya memang ada kecenderungan politik uang," ungkapnya.

Menurutnya potensi terjadinya praktik uang rentan terjadi pada saat masa tenang atau tiga hari sebelum hari pelaksanan pencoblosan, pada 17 April 2019.

"Hasil identifikasi memang seperti itu. Praktik Politik Uang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, jika ada yang melakukan bisa di pidana," jelasnya.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu akan menggandeng dari unsur Polri dan TNI. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, segera bisa dicegah.

"Kami akan mengajak kerjasama pihak Kepolisian, Koramil untuk mencegah terjadinya money politik nanti," tegasnya.

Selain itu untuk meningkatkan pengawasan, Bawaslu juga akan memberikan pelatihan pada petugas pengawas di TPS.

"Pelatihan ini nanti akan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai selama mereka melakukan pengawasan, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pemungutan suara dan perhitungan suara untuk memastikan tidak terjadinya politik uang," tegasnya. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 01/05/2026 - 19:46

56

‎Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

• 30/04/2026 - 13:51

236

Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

• 30/04/2026 - 12:06

54

Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...

• 29/04/2026 - 22:03

81

Tak Terpengaruh Isu Global 'Blokade Selat Hormuz', Distribusi BBM Subsidi di Lumajang Tetap Stabil

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...

• 29/04/2026 - 18:44

78

Kerren! 47 Kendaraan Operasional Kopdes Merah Putih di Lumajang Diserahkan ke Desa

MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...