Foto : Bupati Baddrut dan Kepala DPMPTSP Pamekasan, Agus Mulyadi saat Menemui Anggota LMP di Ruang Pertemuan Bupati
'Ciut' ! Bupati Pamekasan Tak Berani Tutup Paksa Hotel Front One
Foto : Bupati Baddrut dan Kepala DPMPTSP Pamekasan, Agus Mulyadi saat Menemui Anggota LMP di Ruang Pertemuan Bupati
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Pamekasan menuding Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam ciut tangani pengusaha besar yang kian meraja lela di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Hal itu terlontarkan karena pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah ingkar janji dalam penutupan Hotel Front One yang telah disepakati bersama akan ditutup pada tanggal 6 Desember 2018 kemaren.
"Dengan adanya pengembangan bangunan di lingkungan Hotel Front One, secara otomatis izin bangunan yang lama itu mati dengan sendirinya," kata Zainal, perwakilan LMP di Ruang Pertemuan Bupati.
Akibatnya, jika nantinya keluar izin pembangunan dan lain sebagainya, dikatakan Zainal, pemerintah daerah sudah melanggar Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menanggapi hal itu, Bupati Baddrut menyampaikan, yang menjadi persoalan awal itukan pembangunan yang baru. Menurutnya, mengapa merampat kepada pembangunan yang lama (seolah tidak memahami aturan).
Baddrut menerangkan, mengenai kebijakan pemerintah saat ini sangat tegas. Bahkan, dikatakan Baddrut, sebelum pemerintah menyuruh memberhentikan pekerjaannya, pihak Front One sudah memberhentikannya sendiri.
"Bagusnya, disana sudah menghentikan aktivitas pekerjaannya di pembangunan yang baru itu," kilahnya.
Ironisnya, Baddrut ketakutan jika nantinya Hotel Front One itu ditutup. Sebab menurutnya, dengan begitu tidak akan ada infestor yang berani di Pamekasan.
"Jika nantinya ditutup (Hotel Front One), bagaimana akan ada infestor masuk ke Pamekasan," kata Baddrut.
Merasa risih atas pernyataan Bupati Pamekasan, Zainal langsung saja menyanggah pernyataan Bupati Baddrut. Menurutnya, pemerintah itu harus mengikuti aturan yang ada.
"Pemerintah harus bijak dalam menangani persoalan ini, karena ini sudah jelas melanggar undang-undang," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Baddrut menegaskan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini menggunakan kebijakan kemanusiaan (seolah mau lari dari aturan yang ada).
"Kita menggunakan kemanusiaan. Karena tidak semuanya permasalahan itu menggunakan hukum," dalih Baddrut.
Bahkan, politisi dari partai PKB itu menyamakan dengan persoalan yang terjadi pada PKL beberapa hari yang lalu. Bupati Baddrut di demo oleh puluhan PKL Arek Lancor lantaran adanya surat edaran penertiban.
"Kalok saya gunakan hukum, otomatis semua PKL itu saya usir semua," pungkasnya. (Faisol)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...
Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...
Tak Terpengaruh Isu Global 'Blokade Selat Hormuz', Distribusi BBM Subsidi di Lumajang Tetap Stabil
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...
Kerren! 47 Kendaraan Operasional Kopdes Merah Putih di Lumajang Diserahkan ke Desa
MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...
Jaksa Masuk Sekolah di Sumenep, Ingatkan Pelajar SMAN 1 Bahaya Jejak Digital dan Pelanggaran Siber
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep kembali menggencarkan edukasi hukum kepada pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah...
Komentar