Foto: Ketua DPRD Bondowoso bersama pendemo
Ketua DPRD Bondowoso Berkirim Surat ke Presiden Pasca Didemo Honorer K 2
Foto: Ketua DPRD Bondowoso bersama pendemo
MEMOonline.co.id, Bondowoso – Setelah didemo ratusan honorer K 2, Kamis (20/9/2018) kemarin, Ketua DPRD Bondowoso Tohari, S.Ag. akhirnya mengirim surat ke Presiden, yang intinya meminta presiden merevisi permen PAN-RB nomor 36 dan 37, yang menjelaskan bahwa peserta CPNS harus dibawah usia 35 Tahun, terhitung sejak 1 Agustus 2018. Selain itu, peserta CPNS harus memenuhi syarat S1.
Dengan begitu, pihaknya selaku Ketua DPRD Bondowoso, mengapresiasi tuntutan para pendemo yang tergabung dalam FHK21 (Forum Honorer Kaegori 2 indonesia). Dengan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia,Ir. Joko Widodo.
“Inti dari surat tersebut berisi harapan para perserta demo yang menginginkan merevisi permen PAN-RB nomor 36 dan 37, yang menjelaskan bahwa peserta CPNS harus dibawah usia 35 Tahun yang terhitung dari 1 Agustus 2018, berikut juga peserta CPNS harus memenuhi syarat S1,” kata Ketua DPRD Bondowoso Tohari, S.Ag. Jumat (21/9/2019).
Bahkan Ketua DPRD Bondowoso berharap pengangkatan PNS ditentukan oleh daerah.
“Kalau saja kewenangan pengangkatan CPNS ini pemerintah Daerah, Tentu saja panjenengan semua sudsah kami usulkan untuk diangkat menjadi PNS,” paparnya.
Maka dari itu Tohari, S.Ag. merespon cepat harapan para tenaga Honorer K2 dengan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan harapan jelas kepada para tenaga honorer K2 yang berada di Kab. Bondowoso.
Usaha dari Ketua DPRD tidak hanya itu saja, selesai pelaksanaan aksi damai yang dilakukan oleh FHK21, Tohari, S.Ag. juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu beliau sudah membahasnya dengan Asosiasi Ketua DPRD se-Indonesia di Makasar.
Selain itu Jupri sebagai kordinator aksi mengatakan kepada awak media dengan kekecewaannya diterbitkannya dilakukan oleh ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam FHK21 (Forum Honorer Kaegori 2 indonesia)yang tidak ada perpihakan terhadap para honorer, membuat nasib para tenaga honorer semakin tidak jelasnasibnya.
"Kami di permen PAN-RB nomor 36 dan 37 itu, antara lain usia 35 Tahun kebawah dan keatas ada perbedaan, itupun harus memenuhi syarat S1, kita dipecah belah oleh pemerintah, makanya kita menuntut hak agar tidak memberikan batasan usia,” paparnya.
Seluruh tenaga honorer menuntut untuk revisi permen PAN-RB agar merevisi peraturan tersebut menjadi tak ada batasan usia, serta, menurut hak-hak yang harus dipenuhi daerah segera teralisasi
"Kami tetap menolak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjajanjian Kerja) yang jelas kedepannya kamiakan terus memperjuangkan honorer untuk diangkat menjadi PNS",tambahnya.
Harapan Para pejuang K2, GTK, GTT, PTT pemerintah segera menuntaskan honorer K2 tanpa ada batasan usia menjadi PNS tanpa test. (Arik/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Anggaran Cuma Rp89 Juta, POPKAB Lumajang Hanya Gelar 6 Cabang Olahraga
MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...
Yayasan AMS Kunjungi Rumah Duka Kabiro Memorandum Lumajang, Putrinya Meninggal karena Jantung Bocor
MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...
DPRD Sampang Bahas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang...
Dua Eksekutor Perampokan Toko di Senduro Lumajang Ditangkap, Begini Kronologinya
MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...
Diduga Menentang Aturan Daerah, Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...
Komentar