Foto : Sofyan, Mahasiswa Sumenep
Foto : Sofyan, Mahasiswa Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep - Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dinilai tidak maksimal dalam menyelasaikan masalah Pendamping Keluarga Harapan (PKH), yang hingga kini belum ada jalan keluarnya.
Bahkan Dinsos Sumenep dinilai tidak efektif dan cendrung diam melihat permasalahan pendamping PKH di wilayahnya.
Selain itu pula Dinsos dituding tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanatkan dalam peraturan menteri sosial nomer 1 tahun 2018.
"Padahal dalam peraturan menteri sosial nomer 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan sudah jelas bagaimana tugas dan tanggung jawab dari dinas sosial sendiri", kata Sofyan, Ketua Lingkar Intelektual Mahasiswa (LIMA) Sumenep kepada media ini, Selasa (11/9/2018).
Lanjut Sofyan, pihaknya menilai dinas terkait tidak mampu mendeteksi dini apa yang terjadi dan permasalahan yang ada pada pendamping PKH.
Salah satu buktinya ialah dinas terkait tidak mengetahui jika pada kenyataannya banyak pendamping keluarga harapan yang doble job.
"Hal itu terjadi karena tidak maksimalnya kinerja dinas terkait dan kurangnya pengawasan dari dinas terkait", paparnya.
Ia berharap kedepan tidak lagi terjadi persoalan semacam ini. "Kedepan saya berharap dinas sosial mampu mendeteksi sejak dini segala permasalahan yang akan terjadi pada PKH setenpat", pungkasnya. (Nafi/Diens)