Foto: Zaenuri, Ketua Paguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep.
Foto: Zaenuri, Ketua Paguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Ketua Paguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mempertanyakan keberpihakan pemerintah setempat kepada para petani, yang setiap tahun mengeluh kekurangan air.
Bahkan P2KT Sumenep menilai, sampai saat ini pemerintah belum melakukan terobosan-trobosan terkait masalah itu. Sehingga masyarakat, setiap tahun merasa was-was, akan ketersediaan air di daerahnya.
“Sampai saat ini belum ada trobosan dari pemerintah dalam mengatasi persoalan kekurangan air. Itu yang dikeluhkan petani," kata Zaenuri, Ketua Paguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep, Kamis (9/8/2018).
Senada dikatakan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumenep, Moh Ramzi. Saat ini kata dia petani tembakau banyak yang kekurangan air.
Bahkan Sebagian petani Kecamatan, Guluk-guluk petani membeli air untik siram tembakai sebesae Rp100 ribu per 1 ribu pohon.
Berbeda di yang dialami petani asal Kecamatan Pasongsongan. Mereka harus membayar air sekitar Rp 80 ribu per jam. Itupun petani tidak maksimal menggunakan air untuk siram tembakau. Karena sumber air yang dikelola pihak swasta sangat terbatas.
"Kami harap pemerintah tidak berpangku tangan persoalan ini," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Dispertahutbun) Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan untuk pengadaan pembangunan embung air dan rumah pompa (Sumir Bor) pernah dicanangkan. Namun, untuk tahun ini tidak dianggarkan kembali.
"Untuk tahun ini sementara tidak ada," katanya saat dikonfirmasi.
Kendati demikian, meski tidak ada anggaran pembangunan embung air dan rumah pompa, keberpihakan pada petani tetap jadi yang utama. Selama ini banyak program peningkatan petani yang telah direalisasikan, meski tidak semua Kelompok Tani menerima secara bersamaan.
"Kami harap petani membuat embung air sendiri dengan skala yang sangat kecil," pungkasnya. (Ita/diens)