Partisipasi Masyarakat Minim, MCW Sebut Wujud Penyelenggara Pilkada Tidak Optimal

Foto:MCW malang saat melakukan monitoring
994
ad

MEMOonline.co.id, Malang – Saat melakukan pemantauan Pilkada di Kota Malang pada 27 Juni 2018, tepatnya di 5 Kecamatan, Malang Corruption Watch (MCW) menemukan tingkat partisipasi masyarakat di daerah itu minim.

Hal itu dikatan Intan selaku Pekerja Badan MCW, dan melihat langsung tingkat kehadiran masyarakat atau partisipasi pemilih di lapangan saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2018.

"Pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, tidak sama dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah," kata Intan, pekerja Badan MCW, Rabu (27/6/2018).

Tidak hanya itu, MCW juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran saat  menjelang pelaksanaan pemilihan digelar.

Sehingga MCW menilai pelaksanaan Pilkada yang dikenal sebagai salah satu wujud demokrasi dalam menentukan pemimpin untuk 5 tahun kedepan tidak optimal.

"Dari hasil monitoring MCW di 20 TPS di Kota Malang, kami menemukan hal-hal sebagai berikut," terang Intan

Sementara temuan MCW tersebut, berupa:

 

1. Penanganan kasus korupsi di Kota Malang sebabkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.

Berdasarkan penelusuran MCW, ditemukan tingkat partisipasi pemilih yang menurun dibandingkan tahun lalu. MCW mencatat total hanya 59% warga menggunakan hak pilihnya dan 41% tidak memilih. Hal ini tentu saja turun dibandingkan 5 tahun silam yang mencapai sekitar 65%.

Salah satu faktor yang menentukan tingkat partisipasi pemilih yang rendah ialah penetapan tersangka calon walikota Malang beberapa waktu silam. Bahkan beberapa warga yang diwawancara menyatakan pilkada tahun ini lebih sepi dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini terjadi di 5 beberapa wilayah Kota Malang.

Selain itu pertimbangan pemilih menggunakan hak pilihnya pada tahun ini antara lain ialah kesadaran memilih sebagai warga negara, berdasarkan track record, Program calon, dan berdasarkan kedekatan dengan figur calon. Terdapat dua perbedaan pertimbangan memilih oleh warga yakni berdasarkan program dan track record paslon di 3 kecamatan yakni Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru, sementara kedekatan figur personal menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan pilihan pada Kecamatan Kedungkandang dan Sukun.

 

2. Masih ditemukan politik uang

Penelusuran MCW menemukan politik uang terjadi pada saat masa kampanye, dengan modus Buka Puasa Bersama dan pemberian transport, pembagian sembako, serta janji akan diadakan ziarah wali bila terpilih. Selain itu politik uang menjelang pencoblosan tidak semasif periode sebelumnya karena kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang, sehingga tim sukses berhati – hati dalam melakukan politik uang. MCW menemukan di salah satu  wilayah pemberian politik uang diserahkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungannya.

 

3. Alat Peraga Kampanye Masih Banyak ditemukan di Warga

Berdasarkan pemantaun MCW dan warga, terdapat alat peraga kampanye di beberapa tempat, padahal alat peraga kampanye harus bersih sebelum hari tenang yang dimulai dari Hari Minggu (24/6) – Rabu (27/6).

Namun pada saat hari tenang, masih ditemukan poster berukuran besar yang tertempel di tembok dan Alat Peraga kampanye berbentuk baliho di rumah warga. Alat peraga kampanye ini ditemukan di Kecamatan Lowokwaru, Kedungkandang, dan Klojen. (Risma/rls/red)

 

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...

MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep kembali menggencarkan edukasi hukum kepada pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah...

Komentar