Foto: Ratusan tenaga honorer saat ikut demo ke Jakarta
Foto: Ratusan tenaga honorer saat ikut demo ke Jakarta
MEMOonline.co.id, Sampang- Nasib ratusan tenaga kesehatan honorer kategori R4 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini menjadi tanda tanya besar.
Meski telah mengabdi puluhan tahun di berbagai fasilitas kesehatan, mereka tidak diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu oleh Dinas Kesehatan setempat.
Padahal, sesuai regulasi pemerintah pusat, para honorer tersebut berhak diusulkan lantaran telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK.
Namun kenyataannya, usulan yang diajukan ke pusat hanya mencakup tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sementara itu, ratusan tenaga honorer sukarelawan (sukwan) yang bekerja tanpa status BLUD justru tak masuk dalam daftar usulan, meski pengabdian mereka terhitung puluhan tahun.
“Kami sudah mengikuti prosedur, ikut seleksi, bahkan mengabdi tanpa pamrih selama bertahun-tahun. Tapi kenapa hanya yang BLUD yang diajukan? Ini kebijakan yang sangat tidak adil dan menyakiti kami,” ujar salah satu tenaga honorer yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keputusan ini menuai kritik tajam. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan berpotensi melanggar asas keadilan, mengingat hak honorer R4 non-BLUD sama di mata regulasi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak diusulkannya honorer R4 non-BLUD dalam formasi PPPK paruh waktu tahun ini.
Kebijakan ini dikhawatirkan akan memicu kekecewaan mendalam dan menurunkan motivasi kerja para tenaga kesehatan honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat daerah.
Penulis : Holis
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak