Foto: Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Pamekasan, Kamis (2/7/2026).
Foto: Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Pamekasan, Kamis (2/7/2026).
MEMOonline.co.id. Pamekasan- Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Kamis (2/7/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menolak berbagai isu yang menyebut program itu akan dihentikan.
Para relawan menilai MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Program tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Khairul Kalam, mengatakan demonstrasi itu muncul sebagai bentuk respons atas berkembangnya informasi yang dinilai membangun opini negatif terhadap keberlangsungan program MBG.
Menurutnya, aksi tersebut murni merupakan inisiatif para relawan dan mitra SPPG tanpa dukungan pendanaan dari pihak lain.
"Gerakan ini murni inisiatif dari relawan dan mitra. Dana yang digunakan pun dana pribadi. Kami khawatir terhadap framing negatif mengenai program MBG, termasuk isu penghentian MBG," ujar Kalam.
Menanggapi aspirasi para demonstran, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menegaskan bahwa Pemkab Pamekasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam upaya menekan angka stunting.
"Kami bersama Forkopimda tetap mendukung Program MBG. Jika ada persoalan yang menemui jalan buntu, silakan datang kepada kami untuk dicarikan solusi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, menegaskan bahwa dukungan terhadap program harus diiringi dengan komitmen seluruh pengelola dan mitra SPPG dalam menjalankan program sesuai aturan dan standar yang berlaku.
Ia menyebut evaluasi akan terus dilakukan secara berkala, mulai dari aspek legalitas gedung, pemenuhan standar gizi, hingga kepatuhan terhadap ketentuan teknis lainnya.
"Jika nanti masih ditemukan pelanggaran, akan kami laporkan ke pusat. Pemkab sudah siap mendukung, sehingga sistem pengelolaan dari SPPG juga harus benar," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur. Ia berharap seluruh pengelola dan mitra SPPG menjalankan Program MBG sesuai standar yang telah ditetapkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami berharap program ini dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku," pungkasnya.
Penulis : Holis
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak