Foto: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Sah!! Gubernur Jatim Terbitkan SE Aturan Sound Horeg
Foto: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
MEMOonline.co.id, Jember- Surat Edaran (SE) Bersama yang mengatur penggunaan sound horeg atau sound system bersuara keras telah terbit dan berlaku di Jawa Timur.
SE tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Rudy Saladin.
SE Bersama Nomor 300.1/ 6902/209.5/2025, Nomor SE/ 1/VIII/ 2025 dan Nomor SE/10/VIII/ 2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang penggunaan sound system/pengeras suara di wilayah Jawa Timur diterbitkan.
Tujuannya untuk menjadi pedoman bersama dengan tujuan agar penggunaan sound system di masyarakat tidak melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan Polda Jatim siap menegakkan aturan yang tertuang dalam regulasi tersebut.
Surat edaran ini, kata Kombes Pol Abast memiliki 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya.
“Surat edaran ini mengatur pedoman pembatasan penggunaan sound system di masyarakat, khususnya di Jawa Timur," terang Kombes Pol Abast, Selasa (12/8/25).
Kabid Humas Polda Jatim ini menerangkan, ada Empat poin penting yang menjadi perhatiaan ialah pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan pembatasan waktu, tempat.
Dan yang terakhir rute kendaraan yang membawa sound system, serta pengaturan penggunaan sound system untuk kegiatan sosial di masyarakat.
Berdasarkan aturan, lanjut Kombes Abast, kegiatan sound system statis atau di tempat diberi toleransi hingga 120 desibel.
Sedangkan kegiatan non-statis atau berpindah lokasi dibatasi maksimal 85 desibel.
"Sementara itu untuk kendaraan wajib memenuhi uji kelayakan (KIR) dan tidak melebihi dimensi aslinya," terang Kombes Abast.
Masih kata Kombes Abast, Polda Jatim menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran, apalagi jika menimbulkan gangguan keamanan atau melanggar norma agama, kesusilaan, maupun hukum.
"Jika terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau tindak pidana, kami akan melakukan penghentian secara paksa dan pihak penyelenggara harus bertanggung jawab,” tegas Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim juga mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama.
Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan sound horeg.
“Hiburan dan kegiatan sosial tetap bisa berjalan, tapi harus tertib, aman, dan menghormati hak orang lain. Tidak ada toleransi bagi yang sengaja melanggar,” pungkasnya.
Penulis : Zainullah
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Inovasi Berakar dari Desa, Kunci Kemajuan Daerah: BRIN Dorong Transformasi Pembangunan Lumajang
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pembangunan daerah yang berdaya saing dan inovatif tidak hanya bergerak dari tingkat kabupaten, melainkan harus...
BPBD Lumajang Tegaskan Video Erupsi Semeru Viral adalah Hoaks
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan video yang beredar luas di...
Siap Rekrut 400 Pekerja, Wamenaker Apresiasi Langkah Nyata PT Givaudan
MEMOonline.co.id. Bekasi- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan dampak...
Disusupi Permainan Judi Bola Berhadiah, Stan UMKM di Rubaru Agro Wisata Fest 2026 Sepi Pengunjung
MEMOonline.co.id. Sumenep- Gelaran Rubaru Agro Wisata Fest 2026 kembali menjadi sorotan....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
Komentar