Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Photo Bersama Usai Menerima Penghargaan Opini WTP.
Pemkab Bekasi Mampu Pertahankan WTP Hingga Yang ke Empat Kalinya
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Photo Bersama Usai Menerima Penghargaan Opini WTP.
MEMOonline.co.id, Bekasi - Torehan prestasi terus diukir Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati, Eka Supria Atmaja.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya bagi Kabupaten Bekasi sejak 2014.
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jl. Mohamad Toha, Bandung, Senin (28/5/2018).
Saat menerima LHP, Bupati Bekasi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, beserta jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Bupati Neneng, sangat bersyukur dan berterimakasih karena bisa mempertahankan hasil yang baik tersebut, khususnya kepada seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang telah bekerja keras sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
Neneng juga berharap, kedepan jajarannya agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan barang milik daerah.
Untuk diketahui, pada 29 Maret 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada BPK.
Laporan itu terdiri dari Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca serta Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, opini BPK merupakan pernyataan profesional para pemeriksa keuangan mengenai kewajaran laporan keuangan.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
“Opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini wajar tanpa pengecualian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui atau kemungkinan terjadinya fraud di kemudian hari,” ungkap Arman.
BPK, lanjut Arman, masih menemukan beberapa permasalahan. Seperti terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan.
Namun demikian, pungkas Arman, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. (Bam/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Anggaran Cuma Rp89 Juta, POPKAB Lumajang Hanya Gelar 6 Cabang Olahraga
MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...
Yayasan AMS Kunjungi Rumah Duka Kabiro Memorandum Lumajang, Putrinya Meninggal karena Jantung Bocor
MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...
DPRD Sampang Bahas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang...
Dua Eksekutor Perampokan Toko di Senduro Lumajang Ditangkap, Begini Kronologinya
MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...
Diduga Menentang Aturan Daerah, Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...
Komentar