Foto: Ir. Edy Rasyadi, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep (by. Ibnu)
Bupati Fauzi Sebut Tak Ada 'Silpa' Pembiayaan Anggaran Dalam Paripurna Jawaban Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Sumenep
Foto: Ir. Edy Rasyadi, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep (by. Ibnu)
MEMOonline.co.id, Sumenep- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar Rapat Paripurna pada Jumat malam (2/8/2024) untuk menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terkait pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H, M.H, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Ir. Edy Rasyadi, M.Si, memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi yang disampaikan pada Paripurna sebelumnya.
Konsep penganggaran dalam APBD 2024 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp. 2.593.557.169.163, ditambah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 473.660.441.674, sehingga totalnya menjadi Rp. 3.067.217.610.838. Jumlah ini sama dengan total pengeluaran belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan.
"Hal ini menunjukkan bahwa semua potensi penerimaan daerah telah teralokasi seluruhnya kepada pengeluaran daerah dengan memperhatikan target kinerja pelayanan publik yang ditetapkan dalam Rancangan Kerja," ujarnya.
Selain itu, jawaban pemandangan umum fraksi juga membahas tentang pendapatan daerah lainnya, termasuk pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Program Upland, yang tetap sesuai dengan rencana pada perubahan APBD 2024.
Rapat juga membahas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep, termasuk evaluasi periodik terhadap penyerapan realisasi anggaran melalui Desk Evaluasi. Pemerintah Kabupaten juga melakukan monitoring kemajuan fisik pembangunan untuk mendapatkan informasi dan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga fokus pada pengurangan jumlah pengangguran melalui beberapa strategi, seperti peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan berbasis sertifikat BNSP, deteksi dini terhadap permasalahan di perusahaan, sosialisasi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan Job Fair, pemberdayaan masyarakat dengan bantuan keuangan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi Rp. 2.249.113, yang merupakan UMK tertinggi di Madura.
Penulis : Gita Larasati
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
24 Camat Se-Kabupaten Probolinggo Mengikuti Rakor. Ini Pesan Bupati Haris
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah...
Bantuan Pangan 2026 Cair! Warga Plalangan Dapat Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter
MEMOonline.co.id. Jember- Kabar membahagiakan untuk KPM karena stimulus bantuan kembali disalurkan oleh pemerintah Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat...
Bukti Tata Kelola Arsip Kian Modern, Pemkot Probolinggo Sukses Pertahankan Predikat AA dari ANRI di 2026
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Pemerintah Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional....
Operasi Tapal Kuda MAKAYASA Melesat, Jember Jadi Basis Distribusi Terkuat di Jawa Timur
MEMOonline.co.id. Sumenep- Rokok MAKAYASA di bawah naungan PT Mahaputra Nusantara terus memperkuat jaringan pemasaran melalui program bertajuk...
Diduga Keracunan MBG, 18 Siswa TK Al Hidayah Kaliwates Dilarikan ke Puskesmas dan RS
MEMOonline.co.id. Jember- Sebanyak 18 siswa TK Al Hidayah Kaliwates, Kabupaten Jember, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu program Makanan...
Komentar