Foto: Ahmad Suwaifi Qoyyum, anggota Komisi IV DPRD Sumenep
Komisi IV DPR Minta Pemerintah Sumenep Tidak Main-main Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka
Foto: Ahmad Suwaifi Qoyyum, anggota Komisi IV DPRD Sumenep
MEMOonline.co.id. Sumenep - Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka mengajar, yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada semua lembaga sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA yang sejak tahun ajaran baru sudah mulai diterapkan, mendapat respon Positif Komisi IV DPRD Sumenep.
Bahkan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Ahmad Suwaifi Qoyyum berharap, penerapan kurikulum baru yang di sebut Kurikulum Merdeka harus berjalan baik, dan dapat diterima dengan baik pula oleh siswa/i.
Oleh sebab itu, diperlukan penerapan yang optimal dan pemahaman bagi para guru pengajar.
Karena pihaknya tidak menginginkan penerapan kurikulum Merdeka tersebut, hanya sekedar coba coba.
“Kami tidak menginginkan penerapan Kurikulum Merdeka di setiap lembaga sekolah di Kabupaten Sumenep, hanya asal jalan. Sehingga dampaknya terhadap kualitas pendidikan, tidak akan maksimal,” kata Ahmad Suwaifi Qoyyum, Kamis (18/08/2022).
Tidak cuma itu, Suwaifi berharap semua perangkat penunjang pelaksanaan Kurikulum Merdeka, harus memadai. Seperti tenaga pengajarnya (Guru), alatnya (internet) dan lain sebagainya.
“Perangkat penunjang jalannya Kurikulum Merdeka merupakan syarat mutlak suksesnya program Kurikulum Merdeka,” ujarnya.
Mengingat, Kabupaten Sumenep yang keberadaannya di ujung timur pulau Madura, tersebar beberapa kepulauan yang sampai saat ini, masih ada belum terjangkau internet.
“Sehingga diperlukan kajian lebih dalam lagi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sehingga kesannya tidak hanya coba coba saja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumenep Agus Dwi Saputra menyampaikan, untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan semua kepala Sekolah dan Dewan Guru di setiap Kecamatan.
“Kami sudah melakukan sosialisasi dengan para Kepala Sekolah, dan Dewan Guru, terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat Kecamatan,” kata Kadis Pendidikan Sumenep Agus.
Namun begitu, pihaknya mengakui jika masih banyak Sekolah baik tingkat SD maupun SMP yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka.
Hal itu dikarenakan terkendala beberapa faktor, salah satunya adalah Internet.
“Dikarenakan Faktor internet yang kurang memadai di lokasi sekolah, maka penerapan Kurikulum tetap memakai Kurikulum K13,” tutupnya.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Semarak Muharram, 761 Anak Yatim di Kota Probolinggo Mendapat Santunan
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Sebanyak 761 anak yatim dibawah usia 11 tahun memadati Masjid Raudlatul Jannah Kota Probolinggo, Kamis (25/6/2026)...
Wujud TJSL, PG Djatiroto dan Kebun Lumajang Raya Terus Lanjutkan Program Jumat Berkah
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PG Djatiroto bersama Kebun...
Diduga Tidak Kantongi Izin, CV Serayu Agro Mandiri Lumajang Nekat Jalankan Usaha Pengolahan Kayu Layaknya Industri
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah badan usaha bernama CV Serayu Agro Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Randuagung, Dusun Curahtekor, Desa...
Diminta Tegas soal Sekdes Mursalin Rangkap Kepala PAUD, Kadis DPMD Sumenep Gerak Cepat Layangkan Surat Panggilan untuk Pemecatan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, bergerak cepat menindaklanjuti...
Korwil Sumbersuko Akui KPRI Suko Makmur Lumajang Tak Berizin 'ASN Turut Terlibat'
MEMOonline.co.id. Lumajang- Fakta terbaru terungkap setelah media mewawancarai Ery Dyahyu Cahyani, Kepala Bidang Koordinasi Wilayah (Korwil)...
Komentar