Foto kanan: Syaifuddin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LIPK Sumenep.
Soal Proses Penanganan Kasus Prona di Sumenep, LIPK Minta Kejari Tidak Terintervensi Pihak Manapun
Foto kanan: Syaifuddin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LIPK Sumenep.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Ketua Lembaga Independent Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur, agar tidak mudah diintetvensi dalam memproses dugaan tindak pidana korupsi program agraria nasional (Prona) Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget.
"Profesionalisme Kejari kami tunggu. Jangan sampai mudah diintervensi siapapun dalam menuntaskan Kasus Prona Desa Kertasada ini," kata ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LIPK Sumenep, Syaifuddin.
Menurutnya berdasarkan dari berbagai bukti yang dimiliki, meyakini dalam pengurusan Prona di Desa Kertasada terjadi penyimpangan.
Salah satunya, adanya pembayaran yang dilakukan oleh pemohon diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya pemohon dimintai uang oleh salah satu oknum aparat desa yang terkesan dipaksakan jika uang yang diminta itu merupakan pemberian secara cuma-cuma, meskipun saat itu ada kwitansi yang disodorkan.
Saat pemberian uang itu, kata Syai pemohon direkam oleh oknum aparay desa yang intinya uang itu diberikan secara sukarela kepada oknum aparatur desa. "Ini sudah menunjukan adanya jika pengurusan Prona ada yang tidak beres. Kalau memang itu benar (pemberian uang secara cuma-cuna) mestinya tidak usah direkam dan tanpa kwitansi," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dirinya akan terus mengawal perkara itu hingga selesai meskipun sampai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. "Pasti kami kawal demi supremasi hukum dan kepentingan masyarakat. Ini sudah jelas menzdalimi masyarakat," tegasnya.
Terpisah Kepala Kejari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi melalui Kasi Intel Rahadian Wisnu Wardana memastikan proses penanganan perkara prona itu tetap diproses. Saat ini perkara itu telah dinaikan ke tahap penyelidikan umum dari sebelumnya di tahap penyelidikan. "Tetap kami proses," tegasnya.
Ditanya apakah ada intervensi, Kajari menampik hal itu. "Untuk sementara belum (ada intervensi)," tukasnya. (Syai/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...
Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...
Tak Terpengaruh Isu Global 'Blokade Selat Hormuz', Distribusi BBM Subsidi di Lumajang Tetap Stabil
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...
Kerren! 47 Kendaraan Operasional Kopdes Merah Putih di Lumajang Diserahkan ke Desa
MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...
Jaksa Masuk Sekolah di Sumenep, Ingatkan Pelajar SMAN 1 Bahaya Jejak Digital dan Pelanggaran Siber
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep kembali menggencarkan edukasi hukum kepada pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah...
Komentar