Putus Mata Rantai Covid, Bupati Jember Sebut PPKM RT-RW Paling Tepat

Foto : Bupati Jember Hendy Siswanto Usai Rapat di Pendopo Wahyawibawagraha.
683
ad

MEMOonline.co.id, Jember - Pemerintah saat ini memang tidak lagi menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat awal ada massa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Namun menggantinya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berskala mikro.

Kini orang nomor satu di Pemkab Jember Hendy Siswanto menggelar rapat zoom meeting terkait PPKM Mikro dengan pihak-pihak terkait. Selasa (22/6).

Tidak hanya itu kata Hendy, dalam PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis komunitas hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat Desa/Kelurahan.

Dikatakan, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.

Peranan utama Bupati hingga Kepala Camat, Desa atau Lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Hari ini kami dan Forkopimda, melaksanakan rapat virtual dengan teman-teman camat, kepala desa juga ada RT-RW dalam rangka upaya memutus mata rantai Covid-19 ini,” ujar Hendy.

Penulis: Zainullah

Editor: Udiens

Publisher: Lina

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...

Komentar