Close

Harga Beras Cendrung Tak Stabil, Politisi Asal Kepulaun Sumenep Minta Pemerintah Sediakan Lumbung Pangan

Foto: Badrul Aini, anggota Komisi II DPRD Sumenep asal pulau Kangean
1211
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep – Meski kepulauan Kangean-Sumenep sedari dulu hingga sekarang tercatat sebagai penghasil beras terbesar di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, namun harga hasil komoditi pertanian (baca beras red) di daerah tersebut, tak pernah jelas.

Beras hasil produksi petani setempat hanya dihargai Rp 6.000 - 7.000 perkilo , manakala musim panen, dan petani harus membeli lagi manakala cuaca laut ekstrem antara Rp 15.000 - 20.000 perkilo.

Tentu saja masalah tersebut amat meresahkan bagi masyarakat setempat, khususnya wakil rakyat asal pulau cukir, yakni Badrul Aini.

Menurutnya, ketimpangan harga komoditi hasil pertanian tersebut, harus disikapi serius oleh pemerintah Sumenep, dengan cara menyediakan lumbung pangan.

Sehingga masyarakat pulau Kangean, terhindar dan tidak terus menerus menjadi sapi perahan para pedagang, yang aktif melakukan jual sembako di daerah tersebut.

"Bagi kami lumbung pangan itu wajib hukumnya digalakan. Biar masyarakat petani semakin sejahtera," kata Badrul Aini, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sabtu (24/2/2018).

Menurutnya, keberadaan lumbung pangan di setiap desa, utamanya di Pulau Kangean sangat dibutuhkan. Mengingat sektor pertanian di pulau yang terdiri dari dua kecamatan itu cukup luas, yakni sekitar 17 hektar, yang notabene satu kali panen mampu memproduksi beras ratusan ton.

Sebab kata Badrul, hasil panen petani selama ini dijual kepada pengepul di daerah daratan dengan harga yang cukup murah, yakni kisaran Rp 6 - 7 ribu per kilogramnya.

Sementara disaat tertentu, seperti saat cuaca laut ekstrime, petani kembali beras pedagang, antara Rp 15 – 20 ribu perkilogramnya.

"Ini yang kami maksud ketimpangan, kalau musim panen pasti harga beras murah, tapi saat cuaca laut ekstrem, harga beras melonjak menjadi Rp 15 - 20 ribu per kilonya.  Dan itu sudah biasa bagi kami, tapi yang kami sesalkan justru kadang stoknya yang tidak  ada," jelas Badrul.

Nah... dengan adanya lumbung pangan dikepulau, pemerintah bisa membeli beras hasil panen petani dengan harga normal, dan menjualnya lagi kepada masyarakat kepulauan saat musim paceklik (cuaca ekstrem red) dengan harga normal pula.

Apalagi kata Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, lumbung pangan memang diataur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

"Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak menyedikan lumbung pangan, utamanya di daerah kepulauan. Sehingga masyarakat kedepan sejahtera," tegasnya. (Ita/diens)

ad
TAG :
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

50

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

225

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

53

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...

79

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...

76

MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...

Komentar