KPPP Bondowoso Minta Kepada Pihak Berwajib, Tangkap Pelaku Penjual Pupuk Subsidi di Atas HET

MEMOonline.co.id, Bondowoso - Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Bondowoso meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap oknum distributor dan Kios yang sudah menjual harga pupuk di atas ketentuan HET (Harga Eceran Tertinggi).

Menurut Syaifullah Ketua KPPP Bondowoso, mereka distributor dan Kios nakal tidak perlu dinasehati, tetapi langsung tangkap saja. Sebab hal tersebut merupakan pekerjaan mereka yang sudah lama, kenapa masih bermain-main dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Intinya Pemerintah Daerah sangat mendukung proses hukum secara berlanjut. Jadi, bukan hanya sekedar efek jera, karena efek jera ini suatu saat bisa kumat lagi. Tetapi ini akan menjadi pelajaran yang berarti bagi mereka," ujar Syaifullah pada media lewat sambungan telfon. Sabtu, 2/5/2020.

Dia sangat mendukung penuh Polres Bondowoso untuk secepatnya mengungkap pelaku siapa selama ini yang menjadi dalang dibalik markup harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso.

Dia juga meminta agar pihak kepolisian secepatnya mengungkap oknum yang melakukan markup harga pupuk bersubsidi selama ini.

"Kasian masyarakat yang menjadi petani, jangan memanfaatkan situasi pandemi sekarang ini. Bukannya membantu justru memperkeruh suasana dan menjadikan masyarakat menderita," ujarnya.

Sekda Bondowoso itu menegaskan, tidak akan ragu untuk menindak tegas distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan.

Lagi-lagi Ketua KPPP Bondowoso itu mengingatkan kepada Distributor dan Kios pengecer pupuk bersubsidi untuk tidak melakukan markup harga.

"Saya minta kepada Diskoperindag, Dinas Pertanian, Kabag Ekonomi dan Satpol PP bergerak. Kios yang menjual dengan harga diatas HET (harga eceran tertinggi) tutup sudah. Distributor kalau memang masih nakal kita surati PT. Petrokimia dan PT. Pupuk Kaltim agar ijinnya dicabut," pintanya.

Pihaknya menegaskan jika mereka terbukti melakukan kecurangan, KPPP akan melakukan koordinasi dan bersurat pada perusahaan pupuk agar mencabut izin mereka.

"Pasti itu saya jamin agar ijin mereka dicabut, saya sudah koordinasi dengan salah satu tim petrokimia, mereka hanya minta data jika memang terbukti akan dilakukan tindakan pencabutan," tutupnya. (Arik)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 01/05/2026 - 19:46

50

‎Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

• 30/04/2026 - 13:51

225

Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

• 30/04/2026 - 12:06

53

Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...

• 29/04/2026 - 22:03

79

Tak Terpengaruh Isu Global 'Blokade Selat Hormuz', Distribusi BBM Subsidi di Lumajang Tetap Stabil

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...

• 29/04/2026 - 18:44

76

Kerren! 47 Kendaraan Operasional Kopdes Merah Putih di Lumajang Diserahkan ke Desa

MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...