Abaikan Himbauan Pemerintah, Dua Pabrik Rokok di Probolinggo Masih Mengaktifkan Jam Kerja Bagi Karyawannya

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Wabah virus Covid-19 semakin ganas peyebarannya.
Tidak peduli siapapun akan menjadi sasaran. 

Prihatin dengan semakin meluasnya wabah virus covid19, ketua  YKBH-BK Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah agar kedua Pabrik tersebut di liburkan untuk sementara waktu sampai keadaanya pulih kembali, Kamis (26/3/2020).

Drs.Jumanto,SH ketua Yayasan konsultasi  bantuan hukum dan bela keadilan (YKBH-BK) Kabupaten Probolinggo mengatakan, 

Ditemukannya laporan dari lapangan bahwa masih ada sejumlah pabrik rokok di daerah Paiton dan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang beroperasi dan tetap melakukan jam kerja aktif bagi karyawan-karyawannya, menimbulkan keprihatinan. Di tengah merebaknya wabah COVID-19 dan himbauan pemerintah untuk memberlakukan WfH (Work from Home), Social Distancing, dan karantina (lockdown), tegasnya.

Bahwasannya dua pabrik rokok atas nama PT Apace(Gudang Garam)di Paiton dan PT Sampoerna di Kraksaan masih mengaktifkan jam kerja bagi karyawannya. Selain itu, disinyalir bahwa kedua pabrik milik perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberikan fasilitas kesehatan memadai sebagai antisipasi atas COVID-19, seperti pemberian masker, disinfektan, dan lain-lain. Imbuhnya

"Oleh karena itu, berangkat dari keprihatinan atas nasib karyawan serta keselamatan dan jaminan keamanan mereka, juga untuk membantu pemerintah meredam risiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Probolinggo, kami mendesak" terangnya kepada awak media  Memo Online

Selain mendesak, kedua Perusahaan tersebut di liburkan, ketua YKBH-BK Kabupaten Probolinggo juga meminta supaya Karyawan mendapatkan haknya, Perusahaan-perusahaan rokok di Probolinggo meliburkan jam kerja di pabrik, mengingat risiko penularan COVID-19 di tempat-tempat kerja.

 Perusahaan-perusahaan rokok di Probolinggo menjamin hak-hak karyawan (upah/gaji, tunjangan-tunjangan, insentif, dll.) tetap terpenuhi 

Selama masa libur kerja. Apabila ditemukan pelanggaran, maka dapat diusut oleh Dinas Ketenagakerjaan atau aparat yang berwenang, paparnya.

Pemerintah dan aparat memastikan pabrik memiliki standar kesehatan yang memadai dan terstandarisasi bagi penanganan COVID-19.

Pemerintah dan aparat memastikan tidak terjadi pelanggaran hak-hak dan jaminan keselamatan tenaga kerja di lapangan.

Serikat-serikat karyawan mengawal dan memastikan lockdown dan social distancing di pabrik masing-masing sesuai himbauan pemerintah, pungkasnya.(Agus)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 10/06/2026 - 14:37

36

Pendopo Agung Keraton Sumenep 'Bergemuruh 'Jadi Panggung Nasionalisme Peserta Lomba Pidato Gaya Bung Karno Piala Bupati Fauzi 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa kembali menggema di Kabupaten Sumenep. Sebanyak...

• 09/06/2026 - 22:10

59

ASN Kominfo Sumenep Raih Penghargaan Nasional BKN, “PNS Jalan-jalan” Jadi Inspirasi Literasi Digital Aparatur

MEMOonline.co.id. Sumenep- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten...

• 09/06/2026 - 20:56

54

Perkuat Sinergi, Kasat Reskrim Polres Batu Gelar Dialog Santai dengan Jurnalis

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Caffe SAE di Mapolres Batu menjadi tempat pertemuan santai antara Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin dan awak...

• 09/06/2026 - 19:54

72

BSPS 2026 di Sumenep Jadi Ajang Pemulihan Kepercayaan Pusat, Sekda: Jangan Ada Lagi Pemotongan dan Mark Up

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 sebagai...

• 09/06/2026 - 10:27

57

Dugaan Sekdes Rangkap Jabatan di Sapeken Menguat, Mahasiswa Minta Pemkab dan Inspektorat Turun Tangan

MEMOonline.co.id. Sumenep- Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan seorang oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep,...