Foto: Anggota DPR RI saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang
Anggota DPR RI Prediksi Biaya Penanganan Banjir di Sampang Rp 600 M
Foto: Anggota DPR RI saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang
MEMOonline.co.id, Sampang – Hingga saat ini, masalah langganan banjir di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, belum menemukan solusi yang tepat mengatasinya.
Bahkan, normalisasi sungai Kamoning yang dibangun untuk mengatasi banjir di Sampang, sampai sekarang masih belum menunjukkan bukti yang maksimal.
Terbukti setiap tahun, Kabupaten Sampang masuh rutin langganan banjir. Hal itu tentu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Bupati terpilih yang baru beberapa hari dilantik.
Sementara Jakfar Sodik, anggota DPR RI dari komisi VIII dalam kunjungannya ke Kabupaten Sampang menuturkan, jika untuk mengatasi banjir di Kabupaten Sampang, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 600 Miliar.
Dengan rincian Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan, dan Rp 400 miliar sisanya, untuk pembuatan sodetan dengan panjang 73 meter dan lebar 70 meter.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi banjir di Sampang, diprediksi sekitar Rp 600 miliar. Kurang lebih segitu lah anggaran yang dibutuhkan," jelasnya.
Jakfar Sodik menambahkan, selama ini normalisasi sungai Kamoning masih dalam pengerjaan, meskipun itu nantinya selesai, sulit untuk mengatasi banjir di Sampang. Sebab, sungai tersebut diprediksi hanya mampu menampung debit air sekitar 200 kubik.
“Semestinya untuk bisa mengatasi banjir di Sampang seharusnya 413 kubik, bukan 200 kubik seperti yang selama ini,” paparnya.
Masih menurut Jakfar, Pemerintah Pusat sudah menyediakan anggaran, asalkan pemerintah daerah (Sampang) menyediakan tanah untuk pembebasan lahan.
Ditempat yang sama, Kadis BPBD Kabupaten Sampang, Anang Djoenadi mengatakan, kami mengapresiasi kedatangan anggota DPR RI Komisi VIII ini, ternyata selama ini dia selalu memantau perkembangan banjir yang terjadi di Sampang.
Beliau juga mendesak selain BNPB di Kementrian yang lain, seperti kementerian PUPR, kementerian Sosial, supaya memperhatikan pembangunan pengendalian banjir di Kabupaten Sampang.
"Tidak hanya BNPB yang peduli banjir di Sampang, tapi di kementerian yang lain seperti kementerian PUPR dan kementerian Sosial, juga harus peduli masalah banjir di Sampang," pungkasnya. (Fhatur/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026
MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...
Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...
Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...
Tak Terpengaruh Isu Global 'Blokade Selat Hormuz', Distribusi BBM Subsidi di Lumajang Tetap Stabil
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipastikan tetap stabil dan aman...
Kerren! 47 Kendaraan Operasional Kopdes Merah Putih di Lumajang Diserahkan ke Desa
MEMOonline.co.id. Lumajang- Komando Distrik Militer (Kodim) 0821/Lumajang kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung penguatan ekonomi...
Komentar