MEMOonline.co.id, Pamekasan - Usai polemik dana hibah provinsi Jawa Timur tahun 2017. "> MEMOonline.co.id, Pamekasan - Usai polemik dana hibah provinsi Jawa Timur tahun 2017. "> MEMOonline.co.id, Pamekasan - Usai polemik dana hibah provinsi Jawa Timur tahun 2017. "> MEMOonline.co.id, Pamekasan - Usai polemik dana hibah provinsi Jawa Timur tahun 2017. ">

Menyoal Dana Hibah Provinsi Jawa Timur 2018, KOMAD Gelar Audiensi ke UPT PJJ Pamekasan

Foto : KOMAD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PJJ Pamekasan Usai Audiensi.
1233
ad

MEMOonline.co.id, Pamekasan - Usai polemik dana hibah provinsi Jawa Timur tahun 2017. Kali ini, LSM Komunikasi Monitoring dan Advokasi (KOMAD) menyoal dana hibah tahun 2018 yang diduga amburadul dan ditengarai ada kong-kalikong, Rabu (12/12/2018).

Selain adanya dugaan tersebut, proyek Kelompok Masyarakat (Pokmas) juga marak ditemukan tidak terpasang prasasti dan dugaan adanya fee proyek.

Zaini Wer-wer, Ketua KOMAD menuding Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Pamekasan terkesan tutup mata dengan adanya dugaan maraknya jual beli Pokmas dan broker Pokmas.

"Sehingga dalam pekerjaannya banyak kami temukan asal-asalan karena pengawasan yang lemah dan tidak disertai prasasti," kata Wer-wer.

Selain itu, dikatakan Wer-wer, pihaknya kepada UPT PJJ Pamekasan meminta mengeluarkan data by name and by adressnya. Serta dirinya meminta pihak terkait turun kelapangan.

"Dia berkilah dengan alasan tidak punya kewenangan dalam mengawasi semua pekerjaan tersebut. Kami ibaratnya hanya sebagai kurir, dan hanya memprefikasi pengajuan proposal Pokmas yang sudah masuk, selebihnya kewenangannya dinas provinsi," ungkapnya.

Dengan tidak adanya monitoring dari UPT PJJ Pamekasan itu, dikatakan Wer-wer, dia mengira seluruh Pokmas yang menerima mudah bermain dalam pekerjaannya.

"Sehingga saya tekankan dengan pola dan sistem seperti itulah yang akan membuka 'kran' kebocoran uang negara," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan, Soegeng Waloeyo mengaku kedatangan LSM KOMAD itu sebatas meminta data dan dialog persoalan Pokmas.

“Seharusnya mereka minta data dalam isi suratnya ditujukan kepada Dinas PU Bina Marga Provinsi bukan ke sini karena kami hanya pelaksana," kilah Soegeng. (Faisol)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Baru beberapa hari dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Sebanyak 132 perumahan di Kota Batu, baru 72 perumahan yang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ke...

MEMOonline.co.id. Sampang- Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Perkara dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep memasuki babak...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Kasus dugaan reklamasi pantai di wilayah pesisir Gresik Putih, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten...

Komentar