Pemkab Tak Tegas, LMP Demo DPRD Minta Tutup Paksa Hotel Front One

MEMOonline.co.id, Pamekasan - Puluhan massa yang tergabung dalam Laskar Merah Putih (LMP) cabang Pamekasan melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (12/12/2018).

Dalam aksinya, LMP bersama karate Cobra menagih janji pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan hal penutupan Hotel Front One yang sudah jelas tidak mengantongi izin dan melabrak undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditegaskan langsung Kepala DLH Pamekasan.

Samhari, Korlap Aksi 2, dalam orasinya menyampaikan, dengan adanya pengembangan bangunan yang baru, dengan sendirinya izin yang lama di Hotel Front One itu akan gugur.

"Kenapa masih belom ditutup oleh pemerintah daerah, padahal sudah jelas tidak mengantongi izin dan melabrak undang-undang," kata Samhari.

Senada dengan Samhari, Agus Yulianto menegaskan, kami melakukan aksi 1212 ini lantaran ingin menagih janji Bupati Pamekasan yang akan menutup paksa kegiatan yang ada di Hotel Front One.

"Bupati berjanji akan menutup tanggal 6 Desember kemaren. Namun nyatanya hingga saat ini tak kunjung ditutup. Apakah Bupati takut kepada para pengusaha besar yang dibelakangnya investor kaya raya," ucap Agus.

Berselang beberapa menit kemudian, perwakilan dari Komisi I DPRD Pamekasan, Herman menemui massa aksi itu. Bahkan dirinya meminta kepada perwakilan LMP untuk berembuk bersama di ruang sidang DPRD.

"Kami minta kepada seluruh demonstran untuk tetap tenang. Mari kita rembuk bersama," ungkap Dewan dari partai Demokrat.

Perlu diketahui, didalam pertemuan itu, legislator mempertemukan LMP dengan pihak eksekutif terkait dan 3 perwakilan dari Hotel Front One.

Adapun tuntutan yang dibawa oleh Laskar Merah Putih itu sebagai berikut:
1. Tidak adanya penambahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Izin prinsip yang kadaluarsa.
3. Tidak adanya lahan parkir.
4. Tidak adanya pengelolaan sampah.
5. Tidak adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 30%.
6. Tidak adanya kajian perubahan dokumen lingkungan (UKL-UPL).
7. Tidak pernah melaporkan hasil kegiatan .
8. Tidak adanya izin karaoke.
9. Tidak adanya karyawan warga sekitar yang bekerja minimal 30%.

Hingga berita ini diturunkan, LMP, Legislatif, Eksekutif dan Perwakilan Hotel Front One debat bersama di ruang sidang DPRD Pamekasan. Masih penasaran ! Ikuti terus berita selanjutnya. (Faisol)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 02/05/2026 - 17:52

76

Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang

MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...

• 02/05/2026 - 17:41

58

Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...

• 01/05/2026 - 19:46

56

‎Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

• 30/04/2026 - 13:51

236

Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

• 30/04/2026 - 12:06

56

Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...