Soal Amburadulnya Proyek Pemda di Bekasi, Aktivis Minta Pemerintah Tegas Beri Sanksi Konsultan Dan Pengawas

MEMOonline.co.id, Bekasi - Tambun Selatan - Konsultan dan Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dinilai tidak maksimal dan hanya menghamburkan uang APBD.

Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran pengawas dan konsultan di lokasi proyek yang di kerjakan pihak rekanan yang tidak sesuai kontrak.

”Banyak kegiatan proyek milik Pemkab Bekasi yang amburadul, dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang mana RAB tersebut adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah perkerjaan proyek konstruksi,” kata Teddy, seorang aktivis dan pengamat pembangunan, kepada media ini, Senin (24/9/2018).

Menurutnya, banyaknya proyek Pemda yang diduga kuat tidak sesuai kontrak itu terjadi pada kegiatan pengerjaan jalan lingkungan yang ada di kecamatan Tambun Selatan, dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2018 itu, ditengarai karena tidak ada petugas pengawas dilapangan.

 “Kita harus mengawasi kinerja konsultan serta pengawas dinas, karena mereka disinyalir tidak kerja maksimal,” ungkapnya.

Akibatnya tidak sedikit pekerjaan pengecoran jalan lingkungan dalam hitungan hari sudah banyak yang rusak retak.

”Yang harus dipertanyakan, apa fungsi konsultan dan pengawas. Mereka sudah dibayar oleh negara, seharusnya memperhatikan kualitas beton yang digunakan dan (LPB) Lapisan Pondasi Bawah. Jangan tutup mata dan membiarkan. Masyarakat yang dirugikan karena ulah mereka yang mengakibatkan kekuatan kontruksi jalan tidak akan bertahan lama,”katanya.

Contohnya pengecoran jalan lingkungan (Jaling)  Tambun selatan RT. 003 RW. 037 Desa Sumberjaya, Tambun Selatan ,baru hitungan hari di cor sudah banyak yang retak dan rusak.

Kinerja konsultan serta pengawas dinas tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan dan itu sangat disayangkan.

“Harus ada sanksi tegas karena  kelakuan ini dilakukan berulang kali dari tahun ke tahun,  akibatnya banyak proyek pembangunan yang kurang maksimal dari segi mutu maupun kualitasnya” imbuhnya.

Perlu diketahui, untuk biaya jasa konsultan saja dan itu dibebankan kepada uang rakyat melalui APBD TA 2018. Kalau dihitung untuk biaya jasa konsultan wlayah III Tambun Selatan, nilainya hingga 680.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta), suatu angka yang sangat fantastis  tapi kinerja konsultan tidak maksimal. (Dwi/Bam).

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 02/05/2026 - 17:52

27

Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang

MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...

• 02/05/2026 - 17:41

30

Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...

• 01/05/2026 - 19:46

56

‎Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

• 30/04/2026 - 13:51

236

Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

• 30/04/2026 - 12:06

55

Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...